BEKASI. Kupas Fakta. Com
Proyek rekonstruksi Jalan Tambelang–Warung Satu, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, yang menelan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.958.193.002,00, kini menjadi sorotan serius. Ironisnya, proyek bernilai hampir Rp2 miliar yang semestinya menghasilkan infrastruktur berkualitas justru memperlihatkan kondisi fisik yang mengundang tanda tanya.
Belum lama rampung dikerjakan, permukaan beton sudah terlihat mengalami keretakan. Batu split tampak bermunculan, sementara hasil pengecoran secara kasatmata terlihat kasar dan tidak mencerminkan hasil pekerjaan jalan yang seharusnya mampu bertahan dalam jangka panjang.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan penampilan jalan. Ini menyangkut kualitas konstruksi, tanggung jawab penggunaan uang negara, serta keseriusan pengawasan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi.
Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi, N. Rudiansah, melontarkan kritik keras. Ia menilai, sangat tidak pantas apabila proyek yang dibiayai hampir Rp2 miliar dari uang rakyat justru meninggalkan persoalan kualitas sejak awal pemanfaatannya.
“Jangan sampai proyeknya terlihat selesai, anggarannya sudah terserap, tetapi kualitasnya justru membuat masyarakat mengelus dada. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi kontraktor maupun pejabat dinas. Kalau hasilnya bermasalah, siapa yang mau bertanggung jawab?” tegas Rudiansah.
Diketahui, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Buana Patria Mandiri melalui anggaran DSDABMBK Kabupaten Bekasi dengan pagu Rp1.958.193.002,00.
CORE DRILL SUDAH DILAKUKAN, TETAPI PERTANYAAN MUTU BETON BELUM TERJAWAB!
Sorotan semakin menguat ketika Rudiansah bersama awak media menyaksikan langsung proses pengambilan sampel Core Drill di lokasi pekerjaan.
Berdasarkan pengamatan dan pengukuran sampel yang disaksikan di lapangan, ketebalan beton berada pada kisaran 27,5 hingga 28 sentimeter. Sementara itu, ukuran papan bekisting yang menjadi perhatian di lokasi disebut sekitar 25 sentimeter.
Perbedaan angka tersebut perlu dijelaskan secara teknis dan terbuka. Apakah pengukuran dilakukan pada titik yang tepat? Apakah sampel telah diukur sesuai prosedur pengujian? Apakah seluruh titik pengambilan sampel menunjukkan hasil serupa?
Lebih penting lagi, bagaimana hasil pengujian mutu beton, bukan hanya ketebalannya?
Rudiansah mengingatkan bahwa ketebalan beton tidak otomatis membuktikan kualitas konstruksi. Mutu material, kuat tekan beton, komposisi campuran, proses pengecoran, pemadatan, hingga perawatan beton harus diperiksa secara menyeluruh.
“Jangan berlindung di balik angka Core Drill! Beton tebal belum tentu bermutu. Jangan sampai ketebalannya dipamerkan, tetapi kondisi fisiknya justru memperlihatkan persoalan. Publik membutuhkan bukti kualitas, bukan sekadar angka yang ditampilkan untuk meredam kritik,” sentilnya.
PENGAWAS DSDABMBK JANGAN HANYA JADI PENONTON PROYEK!
Pertanyaan yang kini patut dijawab adalah di mana fungsi pengawasan DSDABMBK selama pekerjaan berlangsung?
Pengawasan proyek bukan pekerjaan seremonial. Bukan sekadar datang ke lokasi, mengambil foto dokumentasi, memeriksa laporan administrasi, kemudian menganggap pekerjaan selesai.
Pengawasan seharusnya memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis, mulai dari persiapan dasar jalan, pemeriksaan material, pemasangan bekisting, pengecoran, pemadatan, hingga curing atau perawatan beton.
“Kalau sejak awal ada indikasi ketidaksesuaian, mengapa tidak segera dikoreksi? Jangan sampai pengawasan hanya terlihat sibuk ketika proyek sudah selesai dan masyarakat mulai mempertanyakan hasilnya. Jangan jadikan jabatan pengawas sekadar formalitas administrasi,” tegas Rudiansah.
Ia meminta Kepala DSDABMBK Kabupaten Bekasi menjelaskan bagaimana pengendalian mutu dilakukan dan siapa pihak yang bertanggung jawab mengawasi pekerjaan tersebut.
BELUM LAMA SELESAI SUDAH RETAK, JANGAN TUNGGU HANCUR BARU BERTINDAK!
Keretakan permukaan beton dan munculnya batu split menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap remeh.
Memang, keretakan beton dapat disebabkan berbagai faktor teknis. Namun, tanpa pemeriksaan lapangan dan pengujian yang kompeten, penyebabnya tidak boleh langsung disimpulkan.
Karena itu, kondisi tersebut harus segera dievaluasi oleh tenaga ahli independen atau laboratorium pengujian yang kompeten.
“Jangan tunggu jalan rusak parah baru semua pihak sibuk mencari alasan. Masyarakat tidak membutuhkan alasan setelah kerusakan semakin meluas. Masyarakat membutuhkan jalan berkualitas yang dibangun menggunakan uang pajak mereka,” cetusnya.
HAMPIR Rp2 MILIAR BUKAN UANG KECIL, JANGAN CUMA KONTRAKTOR YANG DIUNTUNGKAN!
Rudiansah menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak boleh diukur hanya dari berapa banyak anggaran yang terserap atau berapa panjang jalan yang selesai dicor.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah kualitas, ketahanan, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Menurutnya, kontraktor pelaksana tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan dan pembayaran proyek. Demikian pula dinas teknis, tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen administrasi tanpa memastikan mutu pekerjaan secara nyata.
“Jangan sampai anggaran hampir Rp2 miliar habis, tetapi masyarakat justru mendapatkan jalan yang kualitasnya dipertanyakan. Kalau memang pekerjaan sudah sesuai spesifikasi, buktikan! Buka hasil pengujian, tunjukkan dokumen pemeriksaan, dan pertanggungjawabkan kualitasnya. Jangan alergi terhadap kritik!” tandasnya.
BUPATI BEKASI, KEPALA DINAS, DAN KOMISI III DPRD JANGAN TUTUP MATA!
Atas kondisi tersebut, Rudiansah mendesak Bupati Bekasi, Kepala DSDABMBK Kabupaten Bekasi, serta Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi agar segera turun langsung melakukan pemeriksaan.
Ia meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap:
Kesesuaian mutu beton dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
Ketebalan aktual beton pada sejumlah titik pengujian.
Hasil uji kuat tekan beton dan kualitas material.
Kondisi dasar jalan sebelum pengecoran.
Proses penghamparan, pemadatan, dan perawatan beton.
Kualitas hasil akhir serta penyebab keretakan dan munculnya batu split.
Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan RAB, kontrak, dan spesifikasi teknis.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak kontraktor harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan. Termasuk kewajiban perbaikan, pengenaan sanksi, maupun langkah hukum apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran.
Rudiansah juga meminta aparat penegak hukum tidak menutup mata apabila nantinya ditemukan bukti awal adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Jangan ada yang merasa kebal hanya karena proyek sudah selesai. Uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan. Kalau kualitasnya sesuai, buktikan secara ilmiah. Kalau tidak sesuai, jangan ada kompromi. Periksa dan tindak sesuai aturan!” tegasnya.
APBD BUKAN UNTUK DIHABISKAN, TETAPI UNTUK MENGHASILKAN PEMBANGUNAN BERKUALITAS!
Persoalan proyek Jalan Tambelang–Warung Satu harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai pembangunan infrastruktur hanya terlihat sukses dalam laporan penyerapan anggaran, tetapi menyisakan persoalan ketika masyarakat melihat langsung kondisi fisiknya.
Hampir Rp2 miliar telah dialokasikan. Ada tanggung jawab besar di balik setiap rupiah yang dibelanjakan. Kontraktor bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, sedangkan dinas memiliki kewajiban memastikan pengendalian dan pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
JANGAN SAMPAI UANG RAKYAT HABIS, TETAPI KUALITAS JALAN MENANGIS!
Masyarakat tidak meminta pembangunan yang mewah. Masyarakat hanya menuntut pekerjaan yang benar, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DSDABMBK Kabupaten Bekasi maupun CV Buana Patria Mandiri masih perlu memberikan klarifikasi resmi terkait kondisi fisik pekerjaan, hasil pengujian Core Drill, mutu beton, serta langkah evaluasi yang akan dilakukan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(H. Malau)
