KOTA BEKASI. Kupas Fakta. Com
Proyek pembangunan GOR Terpadu Kota Bekasi senilai fantastis Rp122 miliar yang dikerjakan PT Bona Jati Mutiara kini berada dalam sorotan serius. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama tim ahli sebagaimana diuraikan dalam temuan audit mengungkap sejumlah ketidaksesuaian mutu struktur beton yang sangat memprihatinkan.
Persoalan ini bukan lagi sekadar soal kualitas bangunan yang kurang sempurna. Ketika struktur beton, kolom, balok, pelat lantai hingga tulangan baja diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis, yang dipertaruhkan bukan hanya uang rakyat, melainkan juga keselamatan manusia.
Pertanyaan besarnya: siapa yang harus bertanggung jawab atas proyek bernilai Rp122 miliar tersebut?
Apakah pemerintah hanya akan sibuk membangun citra keberhasilan pembangunan, sementara persoalan kualitas bangunan bernilai ratusan miliar justru menuntut jawaban?
Ketua DPC LSM Forkorindo Kota Bekasi, Herman Sugianto, melontarkan kritik keras kepada Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Ia mendesak kepala daerah tidak berlindung di balik laporan administratif, tetapi segera mengambil tindakan nyata terhadap temuan pemeriksaan BPK.
“Jangan hanya pandai meresmikan bangunan dan memamerkan hasil pembangunan. Ketika ditemukan persoalan serius seperti ini, Wali Kota harus menunjukkan tanggung jawabnya. Ini uang rakyat, bukan uang warisan pribadi pejabat atau modal usaha kontraktor. Rp122 miliar itu uang publik yang harus dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya!” tegas Herman.
BETON 12 MPa, PADAHAL SPESIFIKASI 29 MPa: INI BUKAN SELISIH KECIL!
Berdasarkan uraian hasil pemeriksaan BPK, kuat tekan beton pada lantai 2 hingga lantai 5 disebut hanya mencapai 12 MPa, sedangkan spesifikasi yang dipersyaratkan sebesar 29 MPa.
Jika hasil tersebut sesuai dokumen pemeriksaan resmi, perbedaan ini merupakan persoalan teknis yang sangat serius.
Belum berhenti di situ. Mutu beton yang dipersyaratkan untuk kolom, balok, dan pelat lantai adalah K-350. Namun, hasil pemeriksaan yang diuraikan menunjukkan angka yang jauh lebih rendah:
Kolom hanya K-131.
Balok hanya K-173.
Pelat lantai hanya K-188.
Lalu siapa yang mengawasi pengecoran? Siapa yang menguji kualitas beton? Siapa yang menyetujui hasil pekerjaan? Dan atas dasar apa pekerjaan tersebut dapat diterima apabila benar tidak memenuhi spesifikasi?
PLAT LANTAI MENIPIS, BAJA DIPERTANYAKAN, UANG RAKYAT DIPERTARUHKAN!
Spesifikasi ketebalan pelat lantai ditetapkan 13 cm, tetapi pemeriksaan fisik disebut menemukan ketebalan hanya 11 cm.
Sementara itu, hasil pengujian tulangan baja disebut mencapai 488 MPa, di bawah angka pembanding 525 MPa yang dicantumkan dalam uraian pemeriksaan.
Rangkaian temuan ini menuntut penjelasan terbuka dari penyedia, konsultan pengawas, PPK, dan pejabat pengguna anggaran.
Jika bangunan yang dibiayai Rp122 miliar ternyata berpotensi tidak dapat digunakan sesuai fungsinya, publik berhak mempertanyakan apakah proses perencanaan, pengawasan, pengujian, dan penerimaan pekerjaan telah berjalan sebagaimana mestinya.
HERMAN: JANGAN SAMPAI GOR MEGAH DI LUAR, TETAPI RAPUH DI DALAM!
Herman menilai temuan tersebut merupakan tamparan keras bagi tata kelola pembangunan Pemerintah Kota Bekasi.
Menurutnya, tidak cukup bagi pemerintah hanya meminta kontraktor melakukan perbaikan tanpa membuka secara terang bagaimana persoalan tersebut bisa terjadi.
“Kalau mutu beton benar-benar jauh di bawah spesifikasi, ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan dengan sekadar menambal kekurangan. Harus dibuka siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai kontraktor menikmati hasil pembayaran, sementara masyarakat diwarisi bangunan yang justru menimbulkan kekhawatiran keselamatan,” ujarnya.
Ia secara khusus mempertanyakan tanggung jawab KPA dan PPK pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi.
“PPK jangan hanya muncul ketika tanda tangan kontrak dan pencairan pembayaran. Di mana pengawasan? Di mana pengendalian mutu? Apakah hasil pengujian beton diperiksa dengan benar? Kalau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, siapa yang meloloskannya? Ini harus dijawab, bukan malah saling melempar tanggung jawab,” tandas Herman.
WALI KOTA TRI ADHIANTO HARUS TURUN TANGAN, BUKAN SEKADAR MENUNGGU LAPORAN!
Herman meminta Wali Kota Tri Adhianto segera memerintahkan pemeriksaan menyeluruh dan memastikan GOR tidak digunakan sebelum keselamatan strukturnya dinyatakan layak oleh tenaga ahli yang kompeten.
Menurutnya, kepala daerah tidak boleh menganggap persoalan tersebut sekadar urusan teknis dinas. Anggaran Rp122 miliar merupakan uang publik yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan.
“Pak Wali Kota, masyarakat tidak membutuhkan sekadar penjelasan normatif. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata. Jangan menunggu persoalan ini semakin besar. Jangan sampai keselamatan masyarakat dipertaruhkan hanya karena pemerintah lamban mengambil keputusan. Kalau ada pejabat yang lalai, periksa. Kalau penyedia melanggar kontrak, berikan sanksi sesuai aturan. Kalau ditemukan unsur pidana, serahkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
KEJARI DAN POLRES METRO BEKASI KOTA, JANGAN JADI PENONTON DI TENGAH TEMUAN SERIUS!
Kritik Herman juga diarahkan kepada Kejaksaan Negeri dan Polres Metro Bekasi Kota.
Ia mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap temuan pemeriksaan yang menyangkut proyek bernilai Rp122 miliar tersebut.
“Jangan sampai aparat penegak hukum baru bergerak setelah persoalan menjadi gaduh di media. Hasil pemeriksaan BPK harus menjadi pintu masuk untuk menelaah apakah ada perbuatan melawan hukum. Jangan hanya menjadi pendengar ketika masyarakat menyampaikan persoalan. Periksa dokumen kontrak, pembayaran, hasil uji laboratorium, berita acara pemeriksaan pekerjaan, dan seluruh pihak yang terlibat,” ujar Herman.
Ia meminta pemeriksaan tidak berhenti pada kontraktor, tetapi juga menelusuri peran KPA, PPK, konsultan perencana, konsultan pengawas, tim teknis, hingga pejabat yang menerima hasil pekerjaan.
Jika ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan, rekayasa dokumen, persekongkolan, atau tindak pidana korupsi, Herman meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan dan profesional.
JANGAN CUKUP DENGAN TEMUAN, HARUS ADA PERTANGGUNGJAWABAN!
Dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengatur sanksi terhadap penyedia yang terbukti melakukan pelanggaran kontrak, termasuk pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan kegagalan bangunan.
Sanksi dapat berupa denda, ganti kerugian, pencairan jaminan, hingga daftar hitam sesuai ketentuan.
Sementara pejabat pengelola anggaran dan pelaksana pengadaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, disiplin, perdata, maupun pidana sesuai bukti dan unsur pelanggaran yang ditemukan.
Herman menegaskan, publik tidak boleh hanya disuguhi angka anggaran besar dan bangunan megah, tetapi tidak memperoleh kejelasan mengenai kualitas hasil pekerjaan dan tindak lanjut temuan audit.
“Jangan sampai uang rakyat Rp122 miliar habis, tetapi tanggung jawab justru menghilang. Jangan sampai bangunannya bermasalah, sementara pejabat dan kontraktor seolah tidak terjadi apa-apa. Kami meminta semua pihak membuka persoalan ini secara terang-benderang. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka digunakan dan siapa yang harus bertanggung jawab,” pungkasnya.
Kini tantangan terbuka berada di hadapan Wali Kota Tri Adhianto, Disperkimtan, Inspektorat, Kejari, dan Polres Metro Bekasi Kota.
Apakah pemerintah berani membuka seluruh hasil pemeriksaan dan menindaklanjutinya secara transparan, atau justru membiarkan persoalan proyek Rp122 miliar ini tenggelam dalam tumpukan administrasi?
Sebab, uang rakyat tidak boleh menjadi ladang keuntungan segelintir pihak. Bangunan boleh berdiri megah, tetapi tanggung jawab tidak boleh runtuh!
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan uraian temuan pemeriksaan yang disampaikan kepada redaksi. Redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Wali Kota Bekasi, Disperkimtan, KPA, PPK, PT Bona Jati Mutiara, konsultan pengawas, serta pihak terkait lainnya. (Jansen Manurung)