BEKASI. Kupas Fakta. Com
Pelaksanaan proyek pembangunan Drainase Jalan Wates–Pintu Air, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, kembali menuai sorotan tajam. Pekerjaan yang menelan anggaran sebesar Rp673.425.134,00 dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga dikerjakan dengan metode yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Ketua LSM Komite Anti Mafia Peradilan dan Korupsi Republik Indonesia (KAMPAK-RI), Indra Pardede, secara tegas meminta Inspektorat Kabupaten Bekasi segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Menurut Indra Pardede, persoalan ini bukan sekadar persoalan kerapian pekerjaan konstruksi, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, kualitas bangunan, serta pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.
“Kalau pekerjaan yang menggunakan uang rakyat dikerjakan tanpa memperhatikan metode teknis sebagaimana mestinya, siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah habis, tetapi kualitas pekerjaan justru dipertanyakan,” tegas Indra.
Berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi tim di lapangan, Senin malam (9/11/2026), ditemukan kondisi lokasi yang masih tergenang air dengan ketinggian diperkirakan mencapai kurang lebih 20 sentimeter. Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, pihak rekanan kontraktor justru terlihat menurunkan material U-Ditch langsung ke lokasi pekerjaan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan dasar pemasangan, pengendalian air, serta prosedur pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya diperhatikan sebelum pemasangan elemen drainase dilakukan.
Secara teknis, pemasangan U-Ditch harus mengacu pada gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode pelaksanaan yang telah disetujui. Apabila dokumen kontrak mensyaratkan hamparan pasir setebal 2–3 sentimeter dan lantai kerja beton setebal 5 sentimeter, maka ketentuan tersebut wajib dilaksanakan, bukan justru diabaikan.
Indra Pardede menduga terdapat pengabaian terhadap metode kerja yang berpotensi memengaruhi mutu dan ketahanan konstruksi. Karena itu, ia mendesak agar seluruh tahapan pekerjaan diperiksa, termasuk kondisi dasar saluran, ketebalan lantai kerja, elevasi pemasangan, kualitas material, dan kesesuaian volume pekerjaan dengan kontrak.
SUDAH DIBERITAKAN, TETAPI MENGAPA PERSOALAN MASIH BERULANG?
Sorotan terhadap proyek ini bukan kali pertama disampaikan. Sebelumnya, pemberitaan pada 31 Oktober 2026 telah mengangkat persoalan pelaksanaan pekerjaan Drainase Jalan Wates–Pintu Air.
Namun, berdasarkan pemantauan lanjutan pada 9 November 2026, tim masih menemukan kondisi lapangan yang dipertanyakan.
Situasi tersebut memunculkan tanda tanya besar terhadap fungsi konsultan pengawas dan pengendalian dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi.
Apa fungsi pengawasan apabila dugaan ketidaksesuaian metode kerja masih ditemukan di lapangan? Apakah konsultan pengawas telah memberikan teguran tertulis? Apakah PPK dan PPTK sudah melakukan pemeriksaan langsung? Dan apakah dinas terkait telah mengambil tindakan korektif?
Jangan sampai pengawasan hanya sebatas formalitas administrasi, sementara persoalan teknis di lapangan tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.
INSPEKTORAT JANGAN HANYA MENUNGGU LAPORAN, TURUN DAN PERIKSA!
Indra Pardede menegaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Bekasi perlu segera melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut. Pemeriksaan harus menyentuh dokumen kontrak, RAB, gambar teknis, spesifikasi pekerjaan, laporan konsultan pengawas, progres fisik, hingga kesesuaian pembayaran dengan hasil pekerjaan di lapangan.
“Kami meminta Inspektorat jangan hanya duduk menunggu laporan. Turun langsung ke lokasi, periksa pekerjaan tersebut secara menyeluruh. Jika ditemukan penyimpangan spesifikasi, kekurangan volume, atau ketidaksesuaian pelaksanaan, harus ada tindakan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan,” tegas Indra.
Ia juga meminta Bupati Bekasi dan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi turun langsung meninjau lokasi pekerjaan.
Menurutnya, kontraktor maupun konsultan pengawas harus dimintai penjelasan secara terbuka mengenai metode pelaksanaan pekerjaan, khususnya terkait pemasangan U-Ditch di lokasi yang masih tergenang air.
UANG RAKYAT BUKAN UNTUK PEKERJAAN ASAL-ASALAN!
Proyek dengan nilai kontrak Rp673,4 juta bukanlah pekerjaan bernilai kecil. Setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus dipertanggungjawabkan melalui pekerjaan yang memenuhi spesifikasi, standar mutu, dan ketentuan kontrak.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi bangunan drainase yang terlihat selesai secara kasatmata, tetapi kualitas konstruksinya justru menyisakan persoalan.
LSM KAMPAK-RI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan meminta agar hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada publik.
Kini publik menunggu ketegasan Inspektorat, Bupati Bekasi, serta Dinas terkait. Sebab, pengawasan proyek pemerintah bukan sekadar menggugurkan kewajiban administrasi, melainkan memastikan uang rakyat benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
Jika dugaan ketidaksesuaian teknis ini terbukti, siapa yang harus bertanggung jawab: kontraktor, konsultan pengawas, atau pejabat yang memiliki kewenangan pengendalian pekerjaan?
Jangan tunggu drainase selesai dibangun, baru kemudian persoalan kualitas dipersoalkan. Pengawasan harus bekerja saat pekerjaan berlangsung, bukan setelah uang rakyat terlanjur dibayarkan. (Jansen Manurung)