KABUPATEN BEKASI. Kupas Fakta.Com
Pelaksanaan proyek Pembangunan Turap Kali Srengseng di Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menuai kritik keras dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Proyek yang menelan anggaran hampir Rp1 miliar dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 itu disorot karena diduga dikerjakan tidak sesuai gambar perencanaan, spesifikasi teknis, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Kritikan tajam tersebut disampaikan Ketua LSM KAMPAK-RI, Indra Pardede, yang menilai pelaksanaan pekerjaan di lapangan patut dipertanyakan. Pasalnya, sejumlah item pekerjaan yang tercantum dalam dokumen perencanaan diduga tidak direalisasikan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan data kegiatan, proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000, dimenangkan oleh CV BARNAD BERSAUDARA dengan nilai kontrak Rp944.563.350,00.
Adapun nomor kontraknya tercatat: 000.3.3/63-SPK/PSDA-DSDABMBK/2026, bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026.
Indra Pardede menegaskan, penggunaan uang rakyat dalam proyek infrastruktur tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai formalitas menghabiskan anggaran. Setiap pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan kontrak, gambar teknis, spesifikasi, serta volume yang telah ditetapkan.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah dugaan tidak digunakannya cerucuk bambu sepanjang 309 meter dengan kedalaman 1,5 meter sebagaimana tercantum dalam uraian pekerjaan. Selain itu, item satu buah kistdam menggunakan pasir/tanah dengan karung plastik atau bagor/goni berukuran 43 x 65 cm juga diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Tak hanya itu, persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) turut menjadi perhatian. Para pekerja di lokasi proyek disebut tidak dilengkapi perlengkapan keselamatan kerja yang memadai.
“Kalau benar item pekerjaan yang sudah tercantum dalam perencanaan tidak dilaksanakan, lalu apa fungsi pengawasan? Jangan sampai uang rakyat dibayarkan, tetapi pekerjaan yang menjadi kewajiban penyedia justru tidak direalisasikan. Ini bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut kualitas pekerjaan dan pertanggungjawaban anggaran negara,” tegas Indra Pardede.
Ia meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi tidak tinggal diam. Dinas terkait harus segera turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan teknis, serta mencocokkan hasil pekerjaan dengan kontrak dan dokumen perencanaan.
LSM AMAN: PPK, PPTK DAN KONSULTAN PENGAWAS JANGAN TUTUP MATA!
Kritik lebih keras juga disampaikan Ketua Umum LSM AMAN, Rusben Siagian. Ia sangat menyayangkan apabila dugaan pengurangan volume dan tidak dilaksanakannya sejumlah item pekerjaan tersebut benar terjadi, sementara pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan justru tidak mengambil tindakan.
Menurut Rusben, PPK, PPTK, dan konsultan pengawas memiliki tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan pekerjaan berjalan berdasarkan kontrak dan spesifikasi teknis.
Ia juga mempertanyakan dasar pembayaran apabila hasil pekerjaan ternyata tidak sesuai dengan volume dan bobot pekerjaan yang telah disepakati.
“Jangan sampai pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi justru dibayarkan seolah-olah sudah selesai 100 persen.
Pembayaran harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan volume pekerjaan yang benar-benar terpasang. Kalau ada kekurangan, harus dihitung dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” tegas Rusben.
Rusben menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, pemerintah daerah tidak boleh sekadar memberikan teguran administratif tanpa memastikan seluruh kekurangan pekerjaan diperbaiki dan hak masyarakat terlindungi.
Ia pun mendesak Bupati Bekasi turun tangan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut. Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, penyedia harus diwajibkan melakukan perbaikan sesuai ketentuan, termasuk pembongkaran dan pembangunan ulang pada bagian yang secara teknis dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
BUPATI BEKASI JANGAN HANYA BANGGA DENGAN ANGGARAN, TAPI LALAI MENGAWASI HASIL PEKERJAAN!
Sorotan terhadap proyek Turap Kali Srengseng ini menjadi ujian bagi keseriusan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengawal penggunaan APBD. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan atau banyaknya proyek yang dikontrakkan, melainkan dari mutu, manfaat, dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Publik berhak mengetahui apakah seluruh item pekerjaan benar-benar dilaksanakan, apakah volume sesuai kontrak, bagaimana hasil pengawasan konsultan, serta apakah pembayaran kepada penyedia telah didasarkan pada hasil pekerjaan yang terverifikasi.
Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi solusi perlindungan lingkungan dan pengendalian aliran sungai justru menyisakan persoalan kualitas konstruksi dan dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran.
DESAK PEMERIKSAAN DAN BUKA HASILNYA KE PUBLIK!
LSM KAMPAK-RI dan LSM AMAN
mendesak Dinas terkait untuk segera melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, mengukur kembali volume pekerjaan, memeriksa penggunaan material, serta mengevaluasi pelaksanaan K3.
Mereka juga meminta Inspektorat Kabupaten Bekasi melakukan audit sesuai kewenangannya. Apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan daerah atau unsur tindak pidana, hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum oleh aparat penegak hukum.
Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut masih memerlukan verifikasi teknis dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk CV BARNAD BERSAUDARA, PPK, PPTK, konsultan pengawas, serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi.
Pertanyaan publik kini sederhana: apakah proyek hampir Rp1 miliar ini benar-benar dibangun sesuai kontrak, atau justru uang rakyat terancam dibayarkan tanpa seluruh pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya?
Pemerintah Kabupaten Bekasi wajib memberikan jawaban terbuka. Sebab, APBD bukan uang pribadi pejabat, bukan pula uang milik kontraktor. Itu adalah uang rakyat yang setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan. (Rohman)
