BEKASI. Kupas Fakta. Com
Kualitas pekerjaan peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Tobor Poncol, RT 02/RW 07, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, kini menjadi sorotan serius. Beton yang dipersyaratkan memiliki ketebalan 15 sentimeter justru diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis berdasarkan hasil pengujian sampel menggunakan metode Core Drill. Ironisnya, kondisi beton di lapangan juga dilaporkan sudah mengalami keretakan.
Persoalan ini bukan sekadar urusan angka ketebalan di atas kertas. Ini menyangkut kualitas konstruksi, tanggung jawab penyedia jasa, serta penggunaan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengujian pada titik pertama menunjukkan hasil awal yang disebut belum mencapai ketebalan sesuai spesifikasi. Setelah dilakukan pengajuan banding, hasilnya kemudian disebut mencapai 15 sentimeter.
Namun, cerita berbeda muncul pada titik kedua. Hasil pengujian awal kembali diduga tidak memenuhi ketebalan yang dipersyaratkan. Bahkan, setelah dilakukan pengujian banding, ketebalannya disebut masih belum mencapai 15 sentimeter.
Dua titik pengujian, dua persoalan, dan satu pertanyaan besar: di mana pengawasan mutu pekerjaan selama proyek berlangsung?
Jika benar hasil pengujian menunjukkan ketidaksesuaian, bagaimana pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan hingga selesai tanpa persoalan mutu terdeteksi dan ditangani secara tuntas?
Ketua DPD LSM KAMPAK-RI, Indra Pardede, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan CV PRABU TANU.
Ia mendesak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi agar tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.
Menurut Indra, Disperkimtan jangan hanya sibuk memastikan administrasi proyek lengkap, sementara kondisi fisik hasil pembangunan justru menyisakan tanda tanya.
“Saya minta Disperkimtan jangan bermain aman dengan berlindung di balik administrasi. Kalau spesifikasi mensyaratkan ketebalan 15 sentimeter, maka hasil pekerjaan harus memenuhi ketentuan tersebut. Jangan sampai pembayaran dilakukan seolah-olah seluruh pekerjaan sudah sesuai, padahal hasil pengujian di lapangan masih dipersoalkan,” tegas Indra.
Ia meminta hasil pengujian Core Drill dari kedua titik, termasuk hasil pengujian awal dan banding, dijadikan dasar evaluasi teknis serta perhitungan volume pekerjaan yang dapat diterima dan dibayarkan.
“Kalau memang terbukti ketebalannya kurang, harus ada konsekuensi terhadap pembayaran sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan kontrak. Jangan sampai kontraktor menerima pembayaran penuh, sementara masyarakat harus menerima jalan dengan kualitas yang tidak sesuai spesifikasi. Ini uang negara, bukan uang pribadi pejabat maupun kontraktor,” kecamnya.
JANGAN BIARKAN KONTRAKTOR MENANG DI ATAS KERTAS, TETAPI KALAH DALAM KUALITAS!
Indra juga mendesak Disperkimtan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap CV PRABU TANU. Apabila ditemukan pelanggaran kontrak, penyedia jasa harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahkan, ia meminta agar kemungkinan pemberian sanksi daftar hitam (blacklist) dipertimbangkan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi persyaratan untuk dikenakan sanksi tersebut.
“Jangan hanya masyarakat yang dituntut membayar pajak, tetapi ketika uang rakyat digunakan untuk pembangunan, kualitasnya justru tidak jelas. Pemerintah harus berani bertindak. Kalau terbukti melanggar, berikan sanksi. Jangan ada kesan kontraktor bisa bekerja tanpa konsekuensi ketika hasil pekerjaannya bermasalah,” ujarnya.
Lebih jauh, Indra meminta Disperkimtan Kabupaten Bekasi membuka seluruh dokumen pemeriksaan secara transparan kepada publik, antara lain:
Hasil pengujian Core Drill awal pada kedua titik.
Hasil pengujian banding beserta dokumen pendukungnya.
Berita acara pemeriksaan dan evaluasi teknis.
Spesifikasi teknis serta ketentuan kontrak pekerjaan.
Perhitungan volume pekerjaan yang dinyatakan memenuhi syarat.
Dasar penetapan nilai pembayaran kepada penyedia jasa.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah pekerjaan benar-benar telah memenuhi spesifikasi atau justru masih menyisakan persoalan yang belum diselesaikan.
DISPERKIMTAN JANGAN HANYA MENJADI PENONTON KETIKA MUTU INFRASTRUKTUR DIPERTANYAKAN!
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi Disperkimtan Kabupaten Bekasi. Pengawasan proyek tidak boleh berhenti pada laporan progres, dokumentasi pekerjaan, maupun kelengkapan berkas pencairan anggaran.
Sebab, jalan lingkungan dibangun bukan untuk sekadar menghabiskan anggaran, bukan pula untuk menjadi proyek yang terlihat selesai dalam laporan administrasi. Jalan tersebut dibangun agar dapat digunakan masyarakat dengan kualitas dan ketahanan sesuai spesifikasi yang diperjanjikan.
Publik kini menunggu langkah konkret Disperkimtan: apakah berani membuka hasil pengujian, melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh, menghitung konsekuensi pembayaran, serta menjatuhkan sanksi apabila pelanggaran terbukti?
Jangan sampai uang negara dibayarkan penuh, tetapi spesifikasi pekerjaan justru tidak terpenuhi.
INGAT! YANG DIBANGUN ADALAH JALAN UNTUK RAKYAT, BUKAN JALAN UNTUK MEMPERKAYA PENYEDIA JASA DENGAN MENGABAIKAN MUTU!
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Disperkimtan Kabupaten Bekasi maupun CV PRABU TANU terkait hasil pengujian tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.
(Rohman)
