
BEKASI. Kupas Fakta. Com
Ada apa dengan penanganan laporan pengaduan dugaan penyimpangan pembangunan Gedung SMP Negeri 36 Kota Bekasi? Hampir 10 bulan sejak laporan disampaikan, pihak pelapor mengaku belum mendapatkan kejelasan perkembangan penanganannya.
Kondisi ini memantik kritik keras dari Ketua DPD Jabar LSM KAMPAK-RI, Indra Pardede, yang mempertanyakan transparansi dan keseriusan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.
Laporan pengaduan yang disampaikan pada 29 Januari 2026 tersebut berkaitan dengan pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung SMPN 36 Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022, yang bersumber dari APBD Kota Bekasi.
Proyek bernilai fantastis itu memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.946.648.275, dengan nilai kontrak Rp2.728.098.600, dan dikerjakan oleh CV Timur Sarana Jaya, beralamat di Jalan Batu Giok II No. 268 Blok VI RT 004 RW 037, Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi.
Persoalannya, KAMPAK-RI mengaku menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan yang kemudian dilaporkan kepada kejaksaan, lengkap dengan dokumentasi pendukung dalam bentuk flashdisk.
Namun, yang menjadi pertanyaan besar: mengapa sampai sekarang pelapor mengaku belum memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut laporan tersebut?
INDIKASI PENYIMPANGAN SUDAH DILAPORKAN, MENGAPA BELUM ADA KEJELASAN?
Indra Pardede mengungkapkan, dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) tercantum sejumlah item pekerjaan yang menurut hasil penelusuran pihaknya perlu diperiksa secara serius.
Di antaranya:
Pekerjaan urugan Lime Stone untuk akses jalan masuk sebanyak 38,4 m³.
Urugan pasir bawah pondasi tebal 10 cm P1 sebanyak 2,88 m³.
Urugan pasir bawah pondasi tebal 10 cm P2 sebanyak 0,81 m³.
Dugaan penimbunan sampah di bawah lantai bangunan.
Menurut KAMPAK-RI, temuan tersebut bukan persoalan sepele. Jika benar terdapat material yang tidak sesuai spesifikasi atau volume pekerjaan yang tidak terealisasi sebagaimana kontrak, hal itu harus diuji melalui pemeriksaan teknis dan audit yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kami sudah menyerahkan laporan, dokumen, dan bukti pendukung. Lantas apa yang sudah dilakukan kejaksaan? Jangan sampai masyarakat justru dibuat bertanya-tanya karena tidak ada penjelasan,” tegas Indra Pardede.
Ia mempertanyakan apakah dokumen RAB, kontrak, laporan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan, hingga realisasi pembayaran sudah diperiksa secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
SURAT SUDAH DILAYANGKAN, JAWABAN TAK KUNJUNG DATANG!
Kritik KAMPAK-RI semakin keras setelah pihaknya mengaku telah mengirimkan surat kedua tertanggal 24 Agustus 2026.
Surat Nomor: 70/Konfir/SPDP/ALIANSI-DPD.LSM KAMPAK-RI – DPP.LSM AMAN – MEDIA RIBAK.NEWS dan SUARA INOVATIF.COM/VIII/2026.
Perihal: Permohonan Informasi Perkembangan Penyidikan LAPDU Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kota Bekasi Tahun 2023/2025.
Namun, menurut Indra, hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban lisan maupun tertulis yang diterima pihaknya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah laporan tersebut masih ditelaah, sudah masuk tahap penyelidikan, atau justru tidak ditindaklanjuti?
Jika memang tidak ditemukan indikasi tindak pidana, mengapa tidak disampaikan penjelasan resmi kepada pelapor? Sebaliknya, jika masih terdapat proses pemeriksaan, mengapa perkembangan penanganannya tidak dijelaskan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku?
JANGAN SAMPAI MUNCUL KESAN ADA YANG DILINDUNGI!
Indra Pardede juga menyampaikan kecurigaan bahwa tidak adanya kejelasan penanganan laporan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum, khususnya terkait Disperkimtan Kota Bekasi.
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin ada kesan bahwa instansi pemerintah tertentu menjadi sulit disentuh ketika muncul laporan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran.
Namun demikian, dugaan adanya perlindungan terhadap pihak tertentu harus dibuktikan. Karena itu, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi perlu memberikan klarifikasi terbuka agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa ketika yang dilaporkan adalah proyek pemerintah, penanganannya menjadi tidak jelas. Kami tidak meminta kejaksaan membenarkan laporan kami. Kami hanya menuntut agar laporan diperiksa secara profesional dan diberikan kepastian,” tegasnya.
KEJARI KOTA BEKASI, JANGAN HANYA DIAM!
Kini pertanyaan publik semakin mengerucut kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi:
Apakah laporan pengaduan 29 Januari 2026 sudah diregistrasi dan ditelaah?
Apakah kejaksaan sudah melakukan pemeriksaan fisik pembangunan Gedung SMPN 36?
Apakah dugaan penimbunan sampah di bawah lantai sudah diuji melalui pemeriksaan teknis?
Apakah volume pekerjaan Lime Stone dan urugan pasir telah dicocokkan dengan realisasi di lapangan?
Apakah CV Timur Sarana Jaya dan pejabat Disperkimtan yang bertanggung jawab telah dimintai klarifikasi?
Apakah terdapat hasil telaah atau tindak lanjut atas bukti digital yang diserahkan pelapor?
Apa alasan surat permohonan informasi perkembangan laporan tertanggal 24 Agustus 2026 belum mendapatkan jawaban menurut keterangan pelapor?
Jangan biarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut menggantung tanpa penjelasan.
Penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menerima laporan masyarakat. Publik juga berhak memperoleh informasi mengenai prosedur dan status penanganan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
ANGGARAN PENDIDIKAN BUKAN LADANG PERMAINAN!
Pembangunan sekolah menggunakan uang rakyat dan menyangkut kepentingan pendidikan generasi muda. Apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya, pemeriksaan harus dilakukan secara serius, bukan sekadar formalitas administratif.
KAMPAK-RI menegaskan akan terus mengawal laporan tersebut dan meminta Kejaksaan Negeri Kota Bekasi memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganannya.
Hampir 10 bulan bukan waktu yang sebentar bagi masyarakat yang menunggu kepastian atas laporan dugaan penyimpangan anggaran publik.
Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan bukan karena tidak adanya laporan, melainkan karena tidak adanya kejelasan atas laporan yang sudah disampaikan.
Kini bola ada di tangan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Publik menunggu jawaban, bukan keheningan! (Rohman)