
KABUPATEN BEKASI. Kupas Fakta. Com
Anggaran APBD bukan uang warisan pejabat, bukan pula uang pribadi pengurus organisasi yang bisa dipergunakan sesuka hati tanpa pertanggungjawaban. Ketika dana hibah mencapai Rp13.911.337.800 menjadi persoalan dalam hasil pemeriksaan BPK, publik berhak bertanya: ke mana uang rakyat itu digunakan dan siapa yang harus bertanggung jawab?
Persoalan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bekasi kini menjadi sorotan tajam tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Mereka mendesak Ketua KONI dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi agar tidak bungkam dan segera membuka seluruh pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah yang bersumber dari APBD.
Sorotan tersebut mengacu pada dokumen hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 48.A/T/LHP/DJPKN-BDG/PPD.01/06/2026, yang menurut data yang disampaikan ketiga LSM memuat temuan belanja hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp13.911.337.800.
Nilai tersebut bukan angka kecil. Ini uang rakyat yang seharusnya dipergunakan untuk mendukung pembinaan dan prestasi olahraga Kabupaten Bekasi, bukan justru menyisakan tanda tanya besar mengenai kelengkapan laporan pertanggungjawaban, bukti transaksi, dan kesesuaian penggunaan dana dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Ketua Umum LSM FORKORINDO, Tohom TPS, SE, SH, MM, didampingi Ketua Umum LSM AMAN Rusben Siagian dan Ketua DPD LSM KAMPAK-RI Provinsi Jawa Barat Indra Pardede, secara terbuka mempertanyakan tanggung jawab pengurus KONI dan dinas terkait.
Tohom menegaskan bahwa pejabat dan pengurus yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah harus berani mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang telah digunakan.
“Jangan hanya berani menerima dan menggunakan anggaran miliaran rupiah, tetapi ketika pertanggungjawabannya dipertanyakan justru tidak jelas. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau memang penggunaannya benar, buka semuanya! Tunjukkan bukti transaksi, LPJ, kuitansi, dan realisasi kegiatan.
Jangan biarkan publik terus bertanya-tanya,” tegas Tohom.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan jawaban normatif atau sekadar menunjukkan laporan administratif.
Yang dibutuhkan adalah pembuktian nyata bahwa uang hibah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
ENAM BIDANG MENGGUNAKAN DANA MILIARAN, MANA BUKTI PERTANGGUNGJAWABANNYA?
Tohom juga membeberkan rincian penggunaan dana berdasarkan data yang diterima pihaknya. Anggaran tersebut terbagi ke sejumlah bidang, yakni:
• Bidang Organisasi: Rp737.160.000.
• Bidang Pembinaan Prestasi: Rp12.599.650.000.
• Bidang Hukum: Rp210.000.000.
• Bidang Penelitian dan Pengembangan: Rp72.900.000.
• Bidang Humas: Rp58.112.000.
• Bidang Umum: Rp233.515.800.
Total: Rp13.911.337.800.
Anggaran terbesar berada pada Bidang Pembinaan Prestasi, mencapai Rp12,59 miliar.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: berapa anggaran yang benar-benar diterima dan digunakan?
Cabang olahraga apa saja yang memperoleh manfaat?
Bagaimana bukti pelaksanaan pembinaan?
Apakah seluruh pengeluaran sesuai dengan NPHD?
Jangan sampai nama pembinaan prestasi hanya menjadi label dalam dokumen anggaran, sementara realisasi dan pertanggungjawabannya tidak dapat dibuktikan secara transparan.
RUSBEN SIAGIAN: JANGAN SAMPAI UANG MILIARAN KELUAR, BUKTINYA HANYA DI ATAS KERTAS!
Ketua Umum LSM AMAN, Rusben Siagian, menyoroti mekanisme pengeluaran dana yang menurut informasi dan dokumen yang diterimanya sebagian besar dilakukan secara tunai atau tidak melalui transfer perbankan.
Menurut Rusben, transaksi tunai dalam jumlah besar harus diperiksa secara serius. Siapa penerimanya?
Apa dasar pembayarannya?
Apakah ada kuitansi yang sah?
Apakah pihak penerima benar-benar melaksanakan kegiatan sebagaimana dilaporkan?
“Jangan sampai uang miliaran rupiah keluar, tetapi ketika diminta bukti pertanggungjawabannya justru tidak lengkap.
Kalau semua penggunaan anggaran benar, seharusnya tidak ada alasan untuk takut membuka dokumen. Kami meminta Inspektorat jangan hanya duduk menerima laporan, tetapi periksa langsung seluruh bukti pengeluaran dan realisasi kegiatannya,” tegas Rusben.
Ia juga mempertanyakan bagaimana fungsi pengawasan dan evaluasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap penggunaan dana hibah tersebut.
Menurutnya, pemberian hibah tidak boleh berhenti pada proses pencairan.
Ada kewajiban pengawasan, evaluasi, dan pemeriksaan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Rusben meminta aparat berwenang menelusuri apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan penggunaan dana.
INDRA PARDEDE: REKOMENDASI BPK BUKAN SURAT BIASA YANG BISA DIABAIKAN!
Ketua DPD LSM KAMPAK-RI Provinsi Jawa Barat, Indra Pardede, mengingatkan bahwa persoalan ini harus dilihat dari sisi tanggung jawab hukum pengelolaan keuangan daerah.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Pasal 20 mengatur kewajiban pejabat menindaklanjuti rekomendasi BPK serta menyampaikan jawaban atau penjelasan paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Bahkan Pasal 20 ayat (5) mengatur kemungkinan sanksi administratif terhadap pejabat yang tidak memenuhi kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK.
“Jangan menganggap hasil pemeriksaan BPK sebagai dokumen formalitas. Ada kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Kalau ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, harus dijelaskan apa kendalanya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan penyelesaiannya. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian,” tegas Indra.
Ia meminta Inspektorat Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, bukan sekadar pemeriksaan dokumen di atas meja.
Apabila ditemukan bukti penyimpangan yang mengarah pada kerugian keuangan daerah atau tindak pidana, Indra mendesak agar persoalan tersebut diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
KETUA KONI DAN KADISPORA JANGAN SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB!
Kini pertanyaan publik semakin mengarah kepada dua pihak yang memiliki peran penting dalam persoalan hibah tersebut, yakni pengurus KONI sebagai penerima hibah dan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai perangkat daerah yang terkait dengan pemberian serta pengawasan hibah.
Ketua KONI harus menjelaskan penggunaan dana, kelengkapan LPJ, dan kesesuaian realisasi dengan NPHD.
Sementara Kepala Dispora harus menjelaskan bagaimana proses verifikasi, evaluasi, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap pertanggungjawaban hibah tersebut.
Jangan sampai ketika anggaran dicairkan semua pihak merasa memiliki kewenangan, tetapi ketika muncul temuan pemeriksaan justru tidak ada yang bersedia memberikan penjelasan.
Tiga LSM tersebut mendesak:
1. Inspektorat Kabupaten Bekasi segera melakukan audit dan pemeriksaan khusus terhadap penggunaan dana hibah KONI.
2. Ketua KONI membuka seluruh dokumen LPJ dan bukti transaksi setiap bidang.
3. Kepala Dispora menjelaskan hasil verifikasi dan pengawasan penggunaan dana hibah.
4. Memastikan status tindak lanjut rekomendasi BPK serta pengembalian dana ke kas daerah apabila memang diwajibkan.
5. Aparat penegak hukum
menindaklanjuti apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai penyimpangan dan unsur tindak pidana.
JANGAN TUNGGU UANG RAKYAT MENJADI PERSOALAN HUKUM BARU SEMUA SIBUK MEMBERIKAN PENJELASAN!
Dana Rp13,9 miliar bukan angka yang bisa dianggap sepele. Setiap rupiah memiliki konsekuensi pertanggungjawaban. Masyarakat Kabupaten Bekasi berhak mengetahui apakah uang tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan olahraga atau justru terdapat penggunaan yang tidak sesuai ketentuan.
Ketua KONI dan Kepala Dispora harus menjawab secara terbuka. Jika benar seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, buktikan dengan dokumen dan fakta. Jika terdapat kekurangan pertanggungjawaban, segera selesaikan sesuai mekanisme hukum.
Sebab jabatan adalah amanah, anggaran adalah uang rakyat, dan hasil pemeriksaan BPK bukan sesuatu yang pantas diabaikan.
TIGA LSM MENEGASKAN: KAMI TIDAK MEMINTA JANJI, KAMI MEMINTA BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN! (Rohman)