Indeks
Berita  

Uang Rakyat Bukan untuk Proyek Asal Jadi! Drainase Puloputer Disorot KAMPAK-RI

 

BEKASI. Kupas Fakta. Com

Proyek pembangunan drainase Jalan Batas Kota Karangsatria–Gabus Rawa (Puloputer), Kabupaten Bekasi, yang menelan anggaran lebih dari Rp1,87 miliar, kini menuai sorotan tajam.

Pekerjaan yang seharusnya menjadi solusi untuk memperlancar aliran air justru diduga dilaksanakan secara tidak profesional dan terkesan mengabaikan standar teknis konstruksi.


Ketua DPD JABAR LSM KAMPAK-RI, Indra Pardede, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan proyek yang berada di bawah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi tersebut.


Berdasarkan informasi anggaran, proyek ini memiliki pagu sebesar Rp1.871.910.337,00, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.751.404.059,00, yang dikerjakan oleh CV Mardhotilah Mandiri.


Namun, besarnya anggaran tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi pekerjaan di lapangan. Indra menyoroti pemasangan U-Ditch yang diduga tidak menggunakan hamparan pasir dan lantai kerja sebagaimana mestinya.

Bahkan, sejumlah bagian pemasangan tampak bergelombang dan tidak menunjukkan hasil pekerjaan yang rapi serta presisi.


“Ini proyek menggunakan uang rakyat, bukan uang pribadi kontraktor! Dengan nilai kontrak mencapai Rp1,75 miliar, seharusnya pekerjaan dilaksanakan secara profesional, bukan justru menampilkan pemasangan U-Ditch yang terkesan asal-asalan.

Jangan sampai anggaran besar, tapi kualitas pekerjaan baru saja dibicarakan,” tegas Indra.


Menurutnya, pemasangan U-Ditch bukan sekadar meletakkan beton pracetak ke dalam galian. Ada standar teknis yang wajib diperhatikan, mulai dari persiapan dasar saluran, kestabilan dan keratan dudukan, keselarasan antarelemen, hingga elevasi dan kemiringan saluran.


Pemasangan harus lurus, sejajar, stabil, serta memiliki kemiringan memanjang sesuai perencanaan teknis agar udara dapat mengalir dengan lancar.


“Kalau pemasangan saja sudah terkonvolusi, bagaimana masyarakat bisa yakin saluran tersebut berfungsi maksimal? Tujuan pembangunan drainase adalah mengatasi persoalan aliran air, bukan malah berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Jangan sampai baru selesai dibangun, kualitasnya sudah menjadi tanda tanya,” lanjutnya.


ANGGARAN K3 TERCANTUM, TETAPI PERLENGKAPAN DIPERTANYAKAN


Tak hanya persoalan teknis konstruksi, Indra juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara pengadaan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan kondisi di lokasi pekerjaan.


Dalam dokumen RAB, tercantum sejumlah kebutuhan perlengkapan K3, antara lain:
Helm Safety atau helm pelindung sebanyak 5 buah.
Safety Gloves atau sarung tangan kerja sebanyak 5 buah.
Rubber Safety Boots atau sepatu keselamatan sebanyak 5 buah.
Safety Vest atau rompi keselamatan sebanyak 5 buah.
Rambu petunjuk sebanyak 3 buah.
Rambu peringatan sebanyak 2 buah.
Traffic Cone atau kerucut lalu lintas sebanyak 2 buah.
Lampu Peringatan Stick sebanyak 2 buah.
Lampu atau alat penerangan sementara sebanyak 3 buah.
Bendera K3 sebanyak 1 buah.


Namun, menurut Indra, berdasarkan pengamatannya saat pekerjaan berlangsung, perlengkapan tersebut tidak terlihat di lokasi sebagaimana yang diharapkan.


Kalau dalam RAB sudah dianggarkan perlengkapan K3, pertanyaannya sederhana: apakah seluruh perlengkapan itu benar-benar disediakan dan digunakan?

Jangan sampai hanya tercatat dalam dokumen anggaran, tetapi pelaksanaannya tidak terlihat di lapangan. Keselamatan pekerja dan pengguna jalan bukan formalitas administrasi!” tegasnya.


KONSULTAN PENGAWAS DAN DINAS JANGAN TUTUP MATA!


Indra juga menganalisis fungsi pengawasan konsultan pengawas serta Pengawas Jalan dan Jembatan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, yang dalam informasinya disebut dijalankan oleh Reza Restu Gumilar.


Menurutnya, kondisi pemasangan U-Ditch yang diduga tidak sesuai standar tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pengawas sejak awal pekerjaan, tidak dibiarkan hingga hasil pelaksanaan menimbulkan tanda tanya.


Pengawas itu dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, bukan sekadar hadir atau menandatangani laporan.

Kalau pemasangan tidak rata, dudukan tidak sesuai, dan perlengkapan K3 tidak terlihat, mengapa tidak segera dilakukan evaluasi dan tindakan korektif?” ujarnya.


Ia menegaskan, jangan sampai lemahnya pengawasan membuka peluang bagi kontraktor untuk mengabaikan kualitas pekerjaan demi mengejar keuntungan. Meski demikian, dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan teknis dan dokumen pelaksanaan proyek.


KAMPAK-RI ​​DESAK PEMERIKSAAN TEKNIS DAN EVALUASI PROYEK


Atas permasalahan tersebut, Indra mendesak Dinas terkait agar tidak bersikap pasif. Ia meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pekerjaan drainase tersebut, meliputi:
Pemeriksaan kondisi dasar galian dan metode pemasangan U-Ditch.


Memeriksa kesesuaian pekerjaan dengan gambar rencana, spesifikasi teknis, dan RAB.


Pemeriksaan ketinggian serta kemiringan saluran menggunakan alat ukur teknis.


Pemeriksaan mutu material dan sambungan antar-U-Ditch.


Pemeriksaan ketersediaan serta penggunaan perlengkapan K3.


Evaluasi terhadap kinerja kontraktor dan konsultan pengawas.


Perbaikan terhadap bagian pekerjaan yang terbukti tidak memenuhi spesifikasi kontrak.


“Jangan tunggu masyarakat mengeluh ketika saluran sudah tidak berfungsi.

Uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.

Jika hasil pemeriksaan membuktikan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, harus ada tindakan tegas, termasuk kewajiban memperbaiki pekerjaan dan ketentuan sanksi sesuai ketentuan kontrak,” tandas Indra.


Kini masyarakat menunggu keberanian Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi untuk mengungkap fakta sebenarnya.

Apakah proyek bernilai miliaran rupiah ini telah dilaksanakan sesuai spesifikasi, atau justru terdapat ketidaksesuaian yang selama ini luput dari pengawasan?
Jangan sampai drainase yang dibangun untuk mengatasi masalah banjir justru menjadi monumen buruknya pengawasan dan lemahnya tanggung jawab terhadap uang rakyat. (Rohman)

Exit mobile version