banner 728x250

Tim Pencari Fakta Turun ke Lahan PT Eka Daya, Status Rumah Dinas Wabup dan Wakil Ketua DPRD Siak Jadi Sorotan

banner 120x600
banner 468x60

SIAK, Kupasfakta.com – Polemik penguasaan dan perizinan lahan PT Eka Daya di kawasan perkotaan Kabupaten Siak kembali menjadi perhatian publik. Tim Pencari Fakta turun langsung ke lokasi untuk menelusuri sejumlah persoalan, mulai dari status kepemilikan lahan, kesesuaian perizinan, hingga keberadaan fasilitas pemerintah yang disebut berada di atas lahan perusahaan tersebut.

Pengecekan lapangan turut dihadiri Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si. Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Siak tersebut bertujuan mendengarkan langsung persoalan yang disampaikan masyarakat sekaligus mencari solusi atas polemik yang telah berkembang.

banner 325x300

Dalam kesempatan tersebut, Afni menegaskan bahwa perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Eka Daya pada 2025 dilakukan sebelum dirinya dilantik sebagai Bupati Siak.

Ia menjelaskan, PT Eka Daya memiliki sejarah tersendiri dalam perjalanan pembentukan Kabupaten Siak, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, perusahaan tersebut memiliki kontribusi dalam proses terbentuknya daerah otonomi baru.

Meski demikian, Afni menegaskan bahwa seluruh persoalan yang berkembang harus diselesaikan secara terbuka dengan mengacu pada fakta, dokumen, serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau memang ada masyarakat yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut dan mempunyai bukti kepemilikan, silakan menempuh jalur hukum melalui PTUN. Tidak bisa pembatalan izin hanya dilakukan melalui Bupati. Nanti kita beradu aturan dan bukti di pengadilan,” tegas Afni.

Ia juga menyebutkan bahwa sebagian lahan PT Eka Daya selama ini telah dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas pemerintah. Karena itu, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

PBG Belum Disetujui, Bupati Minta Persoalan Diselesaikan Terlebih Dahulu

Dalam pengecekan lapangan tersebut, Afni mengungkapkan bahwa PT Eka Daya telah mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, permohonan tersebut belum mendapatkan persetujuan karena desain dan konsep bangunan dinilai belum sesuai dengan karakter serta identitas kawasan Melayu di Kabupaten Siak.

Bupati meminta agar seluruh persoalan yang berkaitan dengan status lahan, masyarakat, dan peruntukan bangunan diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses pembangunan dilanjutkan.

“PBG-nya sudah diajukan, tetapi belum saya setujui. Gambarnya belum sesuai dengan wilayah Melayu. Tolong persoalan ini diselesaikan secara komplit di lapangan bersama masyarakat terlebih dahulu,” ujar Afni.

Sikap tersebut menjadi perhatian karena kawasan perkotaan Siak memiliki nilai sejarah dan identitas budaya Melayu yang perlu diperhatikan dalam setiap rencana pembangunan.

Tim Pencari Fakta Pertanyakan Status Aset Pemerintah Daerah

Sementara itu, Ketua Tim Pencari Fakta Laskar Jaya mempertanyakan keberadaan sejumlah fasilitas pemerintah yang disebut masih berdiri di atas lahan PT Eka Daya. Persoalan yang disoroti adalah status kepemilikan dan pencatatan aset tersebut yang disebut belum memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Siak.

Menurut tim, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan kepastian hukum aset daerah.

Tim juga menyoroti keberadaan rumah dinas Wakil Bupati Siak dan rumah dinas Wakil Ketua DPRD Siak yang disebut berada di atas lahan PT Eka Daya.

“Ini sangat miris. Rumah dinas Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD Siak berada di atas lahan PT Eka Daya. Kita mempertanyakan bagaimana status tanahnya dan bagaimana proses perizinan bangunannya,” demikian pertanyaan yang disampaikan dalam penelusuran lapangan.

Tim meminta pemerintah daerah membuka dokumen kepemilikan dan legalitas lahan secara transparan, termasuk memastikan status aset pemerintah yang selama ini digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

Wan Hamzah Desak Perizinan PT Eka Daya Ditinjau Ulang

Sorotan terhadap PT Eka Daya juga disampaikan Wan Hamzah. Ia mendesak agar perizinan perusahaan tersebut ditinjau kembali karena dinilai terdapat dugaan ketidaksesuaian antara peruntukan awal lahan dengan kondisi pembangunan yang berkembang saat ini.

Menurut Wan Hamzah, perizinan awal disebut diperuntukkan bagi pembangunan Rumah Sangat Sederhana (RSS). Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan adanya rencana pembangunan pertokoan.

Ia juga mempertanyakan proses perpanjangan izin pada 2025, termasuk rekomendasi perpanjangan hak selama 20 tahun yang disebut telah diberikan oleh pemerintahan sebelumnya.

“Kalau peruntukan awalnya RSS, tetapi yang dibangun justru pertokoan, ini harus diperiksa. Kami meminta izin dan HGB yang dimiliki PT Eka Daya ditinjau ulang. Jangan sampai ada ketidaksesuaian antara izin yang diberikan dengan realisasi di lapangan,” tegas Wan Hamzah.

Desakan tersebut diarahkan agar pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, tata ruang, serta kesesuaian penggunaan lahan dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

PT Eka Daya Klaim Seluruh Perizinan Telah Lengkap

Di sisi lain, Humas PT Eka Daya, GH Makmur, menyampaikan bahwa lahan yang diperoleh perusahaan tersebut berasal dari masa sebelum Kabupaten Siak terbentuk.

Ia menegaskan bahwa pihak perusahaan mengklaim seluruh perizinan yang dimiliki telah lengkap dan PT Eka Daya siap melaksanakan pembangunan.

Terkait pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pihak perusahaan mengakui bahwa permohonan tersebut belum mendapatkan persetujuan Bupati Siak karena desain bangunan dinilai belum sesuai dengan karakter kawasan Melayu.

Perusahaan menyatakan siap mengikuti proses perizinan dan melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Status Lahan dan Aset Daerah Menunggu Kejelasan

Polemik PT Eka Daya kini tidak lagi sekadar menyangkut kepentingan investasi maupun rencana pembangunan pertokoan. Persoalan tersebut telah berkembang menjadi pertanyaan mengenai kepastian hukum kepemilikan tanah, transparansi perizinan, status aset pemerintah daerah, serta perlindungan terhadap hak masyarakat.

Apabila benar terdapat fasilitas pemerintah yang berdiri di atas lahan perusahaan dan belum memiliki kepastian dokumen kepemilikan atas nama pemerintah daerah, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara serius oleh instansi berwenang.

Begitu pula dengan klaim masyarakat atas kepemilikan lahan, peruntukan izin, hingga proses perpanjangan HGB. Seluruhnya perlu diperiksa berdasarkan dokumen resmi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengecekan lapangan yang dilakukan Bupati Siak bersama Tim Pencari Fakta diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan polemik tersebut secara transparan dan menyeluruh.

Kini masyarakat menunggu kejelasan mengenai riwayat penguasaan lahan PT Eka Daya, status rumah dinas pejabat yang disebut berdiri di atas lahan perusahaan, legalitas aset pemerintah daerah, serta kesesuaian rencana pembangunan dengan izin dan tata ruang.

Jangan sampai persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun terus menjadi tanda tanya, sementara kepastian hukum atas hak masyarakat dan aset daerah belum mendapatkan kejelasan.

(Darwis)

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *