banner 728x250
Berita  

Konsultan Bongkar Dugaan Kejanggalan Proyek Jalan Karangbahagia, Kontraktor dan Disperkimtan Ditantang Bertanggung Jawab

banner 120x600
banner 468x60


KABUPATEN BEKASI.Kupas Fakta.Com

banner 325x300

Proyek peningkatan jalan lingkungan di Kampung Kepuh RT 002/RW 002, Desa Karangbahagia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp308.785.078, kini menuai sorotan serius. Proyek yang dikerjakan CV Rizki Makmur Sejahtera tersebut diduga kuat tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).


Anggaran ratusan juta rupiah yang seharusnya menghasilkan infrastruktur berkualitas justru dihadapkan pada sejumlah temuan lapangan yang memunculkan tanda tanya besar. Mulai dari dugaan penggunaan material yang tidak sesuai, persoalan pemadatan pondasi, hingga ketebalan lapisan pondasi dan beton yang disebut jauh di bawah ketentuan perencanaan.


Ketua DPD JABAR LSM KAMPAK-RI, Indra Pardede, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Ia menilai dugaan penyimpangan spesifikasi tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa, sebab setiap rupiah yang digunakan berasal dari uang rakyat.


“Kalau benar material tidak sesuai spesifikasi, pemadatan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dan ketebalan pekerjaan dikurangi, ini bukan lagi persoalan sepele.

Ini menyangkut tanggung jawab kontraktor dalam menggunakan uang negara. Jangan sampai anggaran dibayarkan penuh, tetapi kualitas pekerjaan justru dipangkas,” tegas Indra.


MATERIAL DIPERTANYAKAN, PEMADATAN DIDUGA DIABAIKAN


Berdasarkan investigasi Tim LSM KAMPAK-RI, ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan gambar perencanaan dan RAB.


Indra mengungkapkan, material lapisan pondasi yang digunakan diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Material agregat A dan B dipertanyakan karena di lapangan ditemukan penggunaan batu kali atau material menyerupai batu makadam.


Selain itu, tim juga menyoroti dugaan tidak dilaksanakannya pemadatan menggunakan alat Vibratory Roller setelah material batu dihamparkan.

Bahkan, plastik cor disebut langsung dipasang setelah material ditaburkan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius: apakah seluruh tahapan pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai metode konstruksi yang dipersyaratkan?


Indra juga meminta agar penggunaan dan pembayaran biaya sewa alat pemadat diperiksa berdasarkan dokumen kontrak, laporan harian, serta bukti pelaksanaan pekerjaan.


“Jangan sampai ada anggaran alat pemadat yang dibayarkan, tetapi pelaksanaannya tidak pernah dilakukan sebagaimana mestinya.

 

Kalau memang alat tidak digunakan, harus diperiksa apakah item tersebut benar-benar tercantum dalam kontrak dan bagaimana pertanggungjawabannya,” ujarnya.


PENGAKUAN KONSULTAN PENGAWAS: LPA DAN BETON DIDUGA JAUH DARI UKURAN RAB
Yang membuat persoalan semakin serius, dugaan ketidaksesuaian tersebut juga disoroti oleh konsultan pengawas proyek.


Muhammad Asri Indrawan selaku konsultan pengawas mengungkapkan kekecewaannya setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Rabu (19/11/2026).


Menurut Asri, pihaknya sejak awal telah mengingatkan kontraktor agar pekerjaan dilaksanakan sesuai RAB dan gambar teknis. Namun, saat dilakukan pemeriksaan lapangan, ditemukan sejumlah kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan.


“Memang ada beberapa hal yang terlihat janggal. Untuk Lapis Pondasi Atas (LPA), jalan di samping tanggul ini seharusnya memakai LPA Kelas B sesuai anjuran. Namun, material yang terpasang justru menggunakan batu makadam yang menyerupai batu kali.

Hal ini sangat disayangkan bisa terjadi dan dipakai di lokasi,” ungkap Asri.
Bukan hanya material, persoalan ketebalan pekerjaan juga menjadi perhatian.


Dalam RAB, ketebalan Lapis Pondasi Bawah (LPB) ditentukan 10 sentimeter, sedangkan pekerjaan rigid beton atau rabat beton ditetapkan 15 sentimeter.


Namun, berdasarkan pengamatan konsultan pengawas di lapangan, ketebalan LPB disebut rata-rata hanya berkisar 6–8 sentimeter. Sementara ketebalan rigid beton juga disebut rata-rata hanya mencapai 8 sentimeter.


Jika hasil pengukuran teknis nantinya mengonfirmasi kondisi tersebut, maka terdapat selisih ketebalan yang sangat signifikan dibandingkan spesifikasi perencanaan.


“Nyatanya, ketinggian LPB rata-rata hanya 6 hingga 8 cm. Begitu juga dengan rigid beton yang rata-rata hanya 8 cm. Sudah kami tindak tegas langsung di lokasi dengan meminta papan bekisting dinaikkan, tapi pekerja terlihat bingung karena tidak berpatokan pada titik as tengah,” tegas Asri.


Pernyataan konsultan pengawas ini semestinya menjadi alarm keras bagi Disperkimtan Kabupaten Bekasi. Sebab, persoalan ketebalan pondasi dan beton bukan sekadar masalah penampilan jalan, melainkan berkaitan langsung dengan mutu, kekuatan, dan umur layanan konstruksi.


PELAKSANA PROYEK TAK TERLIHAT, PENGAWASAN JANGAN JADI FORMALITAS!


Asri juga menyampaikan bahwa ketika konsultan dan pengawas dinas berada di lokasi, pihak pelaksana proyek tidak terlihat. Di lapangan hanya ditemukan kepala tukang dan para pekerja.


Seluruh temuan tersebut, menurut Asri, telah dilaporkan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi agar segera ditindaklanjuti.


“Semua temuan ini sudah kami laporkan ke dinas, mulai dari ketebalan LPA hingga rabat beton yang tidak sesuai RAB. Di lokasi hanya ada kepala tukang, pihak pelaksananya tidak tampak,” tambahnya.


Sementara itu, Noval selaku pengawas Disperkimtan Kabupaten Bekasi mengakui bahwa pihaknya telah mengingatkan pelaksana agar pekerjaan mengikuti ukuran dan spesifikasi yang telah ditentukan.


“Kami sebagai pengawas sudah mengingatkan soal ukuran ketinggian agar sesuai spek yang ada. Dengan adanya temuan seperti ini, sudah langsung saya laporkan ke pimpinan untuk segera ditindaklanjuti.

Yang jelas, kami sudah mengarahkan sesuai tupoksi kami,” ungkap Noval.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan lanjutan: setelah peringatan diberikan dan dugaan ketidaksesuaian ditemukan, tindakan konkret apa yang akan dilakukan dinas?


Apakah pekerjaan akan dihentikan sementara untuk pemeriksaan? Apakah dilakukan pengukuran ulang?

Apakah kontraktor akan diwajibkan memperbaiki bagian yang tidak memenuhi spesifikasi?


Jangan sampai pengawasan hanya berakhir pada teguran dan laporan kepada pimpinan, sementara pekerjaan terus berjalan tanpa kepastian mutu.


Pengawasan bukan sekadar datang ke lokasi, mengambil dokumentasi, lalu membuat laporan. Pengawasan harus memastikan pekerjaan benar-benar sesuai kontrak!


JALAN LINGKUNGAN DI TENGAH SAWAH, SIAPA YANG MENENTUKAN LOKASINYA?


Persoalan lain yang turut dipertanyakan adalah penentuan lokasi pembangunan.


Proyek yang menggunakan nomenklatur peningkatan jalan lingkungan tersebut berada di pinggir saluran irigasi yang mengarah ke area persawahan. Di sekitar titik pembangunan, menurut pengamatan tim investigasi, tidak terlihat permukiman warga sebagaimana lazimnya kawasan jalan lingkungan.


Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar perencanaan, penetapan lokasi, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat.


Apabila jalan tersebut dimaksudkan untuk mendukung aktivitas pertanian, Disperkimtan perlu menjelaskan dasar penetapan nomenklatur kegiatan dan kesesuaian kewenangan pembangunan tersebut.


Publik berhak mengetahui mengapa lokasi itu dipilih, siapa yang mengusulkan, bagaimana proses perencanaannya, serta apa manfaat langsung yang akan diterima masyarakat.


Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah digelontorkan tanpa penjelasan perencanaan yang transparan dan terukur.


INDRa PARDEDE: JANGAN SAMPAI APBD JADI LADANG KEUNTUNGAN DENGAN MENGORBANKAN MUTU!


Indra Pardede kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam apabila dugaan ketidaksesuaian spesifikasi tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius.


Menurutnya, kontraktor tidak boleh hanya mengejar penyelesaian pekerjaan dan pencairan anggaran, tetapi harus bertanggung jawab terhadap mutu dan volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak.


“Kami meminta Disperkimtan jangan bermain aman. Kalau ditemukan kekurangan volume, material tidak sesuai, atau pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi, harus ada tindakan tegas. Jangan sampai kontraktor menikmati pembayaran, sementara masyarakat mendapatkan jalan dengan kualitas yang dipertanyakan,” tegas Indra.


Ia juga mendesak agar dilakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh, termasuk pengukuran ketebalan beton, pemeriksaan material, evaluasi lapisan pondasi, serta verifikasi penggunaan alat pemadat.


Apabila terbukti terjadi kekurangan volume atau ketidaksesuaian mutu, penyedia jasa harus diminta mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


H. NUR WAHYI DIKLARIFIKASI, BELUM MEMBERIKAN TANGGAPAN


Sebelum berita ini diterbitkan, Indra Pardede menyampaikan bahwa pihaknya telah lebih dahulu melakukan upaya konfirmasi dan klarifikasi kepada H. Nur Wahyi terkait persoalan proyek tersebut.


Namun, hingga berita ini disusun, menurut keterangan Indra, belum ada tanggapan yang diterima.


Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi H. Nur Wahyi, pihak CV Rizki Makmur Sejahtera, maupun Disperkimtan Kabupaten Bekasi untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut.


DISPERKIMTAN JANGAN HANYA MENONTON, UANG RAKYAT HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!


Dengan nilai pekerjaan ratusan juta rupiah, masyarakat berhak memperoleh jalan yang dibangun sesuai spesifikasi, bukan sekadar proyek yang terlihat selesai dari permukaan.


Kini publik menunggu keberanian Disperkimtan Kabupaten Bekasi untuk membuka hasil pemeriksaan dan mengambil langkah nyata.


Jangan menunggu jalan rusak terlebih dahulu baru sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab.


Jika dugaan kekurangan ketebalan terbukti, siapa yang akan menanggung kerugian negara?

Jika material tidak sesuai kontrak, apakah akan dilakukan perbaikan?

Dan jika pekerjaan tidak memenuhi persyaratan teknis, apakah hasilnya tetap akan diterima?


Ingat, APBD bukan uang milik kontraktor, bukan milik pejabat dinas, dan bukan pula uang yang boleh diperlakukan sesuka hati. APBD adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan!


Proyek boleh selesai, tetapi tanggung jawab tidak boleh ikut menghilang. Jangan sampai papan nama proyek berdiri megah, anggaran terserap, tetapi kualitas pekerjaan justru jauh dari harapan masyarakat. (Rohman)

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *