SIAK. Kupas Fakta. Com
Sungguh ironis dan memalukan apabila benar terjadi! Di tengah pemerintah setiap tahun mengucurkan anggaran pendidikan melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler dari APBN, seorang petugas kebersihan SDN 04 Sabak Permai, Kabupaten Siak, justru harus menelan pil pahit. Enam bulan bekerja, enam bulan pula upahnya diduga belum dibayarkan!
Nasib M. Arifin, petugas kebersihan sekolah tersebut, kini menjadi sorotan serius LSM Forkorindo Kabupaten Siak. Hak upah yang diklaim belum diterima sejak Mei hingga Oktober 2026 justru memunculkan pertanyaan besar terhadap kepemimpinan kepala sekolah dan fungsi pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.
Ketua LSM Forkorindo Kabupaten Siak, Syahnurdin, melontarkan kritik keras. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin persoalan hak pekerja yang nilainya mungkin tidak sebesar anggaran proyek pemerintah justru terkesan dibiarkan berlarut-larut.
“Jangan bicara pendidikan bermutu kalau orang yang ikut menjaga kebersihan sekolah saja haknya diduga tidak dibayarkan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di SDN 04 Sabak Permai? Kepala sekolah punya tanggung jawab, Dinas Pendidikan punya kewenangan pengawasan. Jangan semuanya seolah cuci tangan!” tegas Syahnurdin.
Menurut Syahnurdin, pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Pendidikan, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Siak. Namun, hingga saat ini, menurut keterangannya, belum ada penyelesaian konkret yang diterimanya.
MINTA HAK GAJI, MALAH DIMINTA MENGUNDURKAN DIRI?
Persoalan semakin memantik tanda tanya setelah M. Arifin mengaku kepada Forkorindo bahwa ketika dirinya meminta pembayaran upah, kepala sekolah yang baru, Sauvanis, justru meminta dirinya membuat surat pengunduran diri.
Namun, persoalan mendasarnya tetap tidak terjawab: bagaimana nasib enam bulan upah yang diklaim belum dibayarkan?
“Kalau saya diminta mengundurkan diri pada November 2026, bagaimana dengan gaji saya dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai Oktober? Saya sudah bekerja dan menjalankan kewajiban sebagai petugas kebersihan berdasarkan SK yang diterbitkan setiap tahun. Mengapa hak saya belum dibayarkan?” demikian pengakuan Arifin sebagaimana disampaikan Syahnurdin.
Syahnurdin menilai, permintaan pengunduran diri tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menghindari penyelesaian kewajiban pembayaran upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.
“Ini yang membuat kami geram. Orang sudah bekerja, sudah menjalankan kewajibannya, tetapi ketika meminta hak justru dihadapkan pada persoalan pengunduran diri. Apakah begini cara seorang pemimpin memperlakukan bawahannya? Jangan sampai jabatan kepala sekolah membuat seseorang merasa bisa memperlakukan pekerja sesuka hati!” kecamnya.
KADISDIK, SEKRETARIS DINAS, KABID SD, HINGGA SEKDA: JANGAN HANYA DUDUK DI KURSI JABATAN!
Syahnurdin secara terbuka mempertanyakan sikap jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Siak. Mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang SD hingga Sekretaris Daerah, semuanya diminta tidak berlindung di balik birokrasi ketika muncul persoalan yang menyangkut hak seorang pekerja.
“Kalau laporan sudah disampaikan tetapi tidak ada penyelesaian, lalu apa fungsi pengawasan dinas? Apakah kepala sekolah dibiarkan berjalan sendiri tanpa pengawasan? Kami ingin jawaban, bukan diam seribu bahasa!” ujarnya.
Ia bahkan mempertanyakan apakah ada pihak yang sengaja membiarkan persoalan tersebut tidak terselesaikan. Namun, dugaan adanya perlindungan atau pembiaran itu harus diuji melalui klarifikasi dan pemeriksaan resmi.
“Jangan sampai publik memiliki kesan bahwa ada perlakuan istimewa terhadap oknum pejabat sekolah. Siapa pun orangnya, kalau terbukti mengabaikan kewajiban dan melanggar aturan, harus diperiksa. Jangan ada kesan jabatan menjadi tameng untuk menghindari tanggung jawab,” tambahnya.
DANA BOS CAIR, TETAPI HAK PEKERJA DIPERTANYAKAN: UANGNYA DI MANA?
Dana BOSP Reguler merupakan anggaran negara yang penggunaannya harus direncanakan, direalisasikan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Karena itu, Forkorindo mendesak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Siak menelusuri RKAS, dokumen realisasi, bukti pencairan, serta pertanggungjawaban pembayaran honorarium petugas kebersihan SDN 04 Sabak Permai.
Apakah honorarium Arifin benar telah dialokasikan? Apakah anggarannya telah direalisasikan? Jika memang sudah dianggarkan, mengapa yang bersangkutan mengaku belum menerima haknya selama enam bulan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab menggunakan dokumen dan pemeriksaan, bukan sekadar penjelasan normatif.
“Jangan sampai laporan pertanggungjawaban di atas kertas terlihat rapi, tetapi orang yang bekerja justru tidak menerima haknya. Kalau memang tidak ada masalah, buka dokumennya dan jelaskan kepada publik. Jangan alergi terhadap pengawasan!” tegas Syahnurdin.
FORKORINDO: JANGAN ANGGAP REMEH HAK ORANG KECIL! LBH PUSAT SIAP DIKOORDINASIKAN
Syahnurdin menegaskan, Forkorindo Kabupaten Siak tidak akan membiarkan persoalan ini menguap begitu saja.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan DPW dan DPP LSM Forkorindo di Jakarta, khususnya Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Forkorindo Pusat, untuk mengkaji langkah hukum dan menyiapkan pengaduan kepada instansi berwenang apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kami tidak mencari panggung, tidak mencari keuntungan, dan tidak punya kepentingan pribadi. Tetapi jangan pernah menganggap remeh hak orang kecil. Enam bulan bekerja bukan enam hari! Kalau haknya memang belum dibayar, wajib ada penyelesaian.
Kami akan kawal sampai persoalan ini terang!” tandasnya.
Forkorindo juga mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak segera melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Sauvanis selaku Kepala SDN 04 Sabak Permai. Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, diminta ada tindakan administratif sesuai ketentuan, termasuk mempertimbangkan peninjauan kembali penugasannya.
Inspektorat Kabupaten Siak juga didesak turun melakukan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan sekolah. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur pidana, hasilnya harus diteruskan kepada aparat penegak hukum.
JANGAN SAMPAI SEKOLAH MENGAJARKAN MORAL KEPADA SISWA, TETAPI KEADILAN TERHADAP PEKERJANYA SENDIRI DIABAIKAN!
Inilah ironi yang harus dijawab oleh para pejabat pendidikan di Kabupaten Siak. Bagaimana mungkin lembaga pendidikan berbicara tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter, sementara persoalan pembayaran hak seorang petugas kebersihan justru belum mendapatkan penyelesaian yang jelas?
Kepala sekolah bukan penguasa kecil di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan bukan sekadar kantor penerima laporan. Sekda bukan hanya pejabat administratif. Semuanya memiliki tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing.
Kini publik menunggu: apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Siak berani membuka persoalan ini secara transparan, atau justru membiarkannya menjadi catatan buruk pengawasan pendidikan?
Hak pekerja bukan hadiah dari kepala sekolah. Upah bukan belas kasihan atasan. Jika pekerjaan sudah dilakukan, kewajiban pembayaran harus diselesaikan sesuai ketentuan. Jangan biarkan orang kecil terus menanggung akibat dari buruknya tata kelola. (Martin)
