Bintan, kupasfakta.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan bersama DPRD Bintan menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Bintan, Selasa (11/11).
Usai rapat, Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, menjelaskan bahwa struktur anggaran yang disepakati meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah untuk tahun anggaran 2026.
Menurutnya, total Pendapatan Daerah direncanakan mencapai Rp 1,022 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 380,9 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 637,5 miliar. Namun, ia mengakui bahwa alokasi transfer dari pemerintah pusat tahun depan menurun sekitar Rp 214 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, Belanja Daerah diproyeksikan mencapai Rp1,057 triliun, dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp35,2 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
“Meski anggaran tahun 2026 menurun, kami tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti bus sekolah gratis, seragam sekolah gratis, dan sejumlah program sosial lainnya,” tegas Wabup Deby.
Selain itu, Deby juga menyoroti pentingnya pembentukan BUMD Bintan Karya Bahari, yang saat ini tengah dibahas melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi sektor kemaritiman.
“Ke depan, BUMD Bintan Karya Bahari diharapkan dapat menjadi sumber PAD baru dengan memaksimalkan potensi kelautan dan kemaritiman yang dimiliki Bintan,” tutupnya. (Ldn/ls)
