KUPASFAKTA.COM, Pekanbaru – Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan kesiapannya mengikuti arahan pemerintah pusat terkait percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, usai menghadiri rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Melati Lantai 3 tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Agenda utama rakor meliputi evaluasi pelaksanaan APBD 2025 serta strategi pengendalian inflasi di seluruh wilayah Provinsi Riau.
Dalam kesempatan itu, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya akselerasi penyerapan anggaran daerah yang saat ini masih rendah secara nasional. Ia mendesak pemerintah daerah untuk memaksimalkan belanja agar dampak positif APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Capaian realisasi belanja daerah secara nasional baru mencapai 54,45 persen. Kami mendorong daerah-daerah di Riau yang masih di bawah angka tersebut untuk melampaui rata-rata nasional. Dana yang sudah dianggarkan wajib dioptimalkan hingga akhir tahun,” ujar Bima Arya.
Bima juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang dihadapi Provinsi Riau, termasuk program yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) seperti Dana Bagi Hasil reboisasi dan sawit yang penggunaannya terikat aturan khusus. Selain itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dalam tahap penyelesaian administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi demi kelancaran realisasi APBD sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Gubernur Abdul Wahid memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Riau di tahun 2025 mencapai 4,59 persen. Namun demikian, struktur APBD provinsi menghadapi tekanan akibat beban kewajiban tahun sebelumnya.
“Total APBD kami sekitar Rp9,4 triliun, tetapi masih terdapat kewajiban kepada pihak ketiga dan kabupaten/kota senilai lebih dari Rp1,5 triliun. Dengan kondisi ini, kami memfokuskan anggaran pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur guna menjaga keberlangsungan layanan publik,” jelas Gubernur Wahid.
Ia menambahkan, Pemprov Riau terus berupaya mempercepat eksekusi program agar tidak terjadi penyimpangan signifikan. Namun, tantangan muncul seiring rencana penyesuaian dana transfer dari pusat yang berpotensi mempengaruhi kapasitas fiskal daerah.
“Harapan kami, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi faktual di daerah supaya pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. APBD memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi daerah, sebab bila pembangunan infrastruktur terkendala, pertumbuhan ekonomi pun akan terhambat,” tambahnya.
Dalam laporannya, Sekda Mahadar menyebutkan bahwa hingga 14 Oktober 2025, pendapatan Kabupaten Siak telah terealisasi 63,98 persen, sedangkan belanja daerah mencapai 62,06 persen.
“Pemkab Siak berkomitmen penuh mengikuti arahan pemerintah pusat dan provinsi. Kami akan terus berkolaborasi menyusun strategi daerah dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran dan menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan masyarakat Siak,” tutup Mahadar.
(Red)
