Bekasi, Kupasfakta.com–Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Rochadi, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi.
Hal itu ia sampaikan saat melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap program pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Cafe Satria Garden, Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Sabtu (22/11/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Rochadi berdialog langsung dengan masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Untuk Negeri (KUN). Ia mengatakan bahwa pengawasan turun langsung ke lapangan bertujuan memastikan seluruh program pembangunan dan penggunaan anggaran publik benar-benar berjalan sesuai kebutuhan warga.
“Saya hari ini melakukan pengawasan di Kabupaten Bekasi, di dapil saya. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang membangun Terminal B Cikarang. Saya harap seluruh masyarakat ikut mengawal agar pembangunan Terminal B berjalan baik dan bermanfaat bagi warga,” ujar Rochadi saat diwawancarai Klise News.
Pembangunan Terminal B Capai 40 Persen
Rochadi mengungkapkan bahwa pembangunan Terminal B sepenuhnya dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat. Sementara pembangunan Terminal C berada di bawah kewenangan dan anggaran Kabupaten Bekasi.
“Terminal B itu tugas provinsi, sedangkan Terminal C tugas kabupaten. Hari ini progresnya kurang lebih 40 persen. Target tanggal 20 Desember sudah 100 persen,” jelasnya.
Meski begitu, Rochadi mengaku belum memiliki data pasti terkait kapasitas tampung Terminal B. Ia menuturkan bahwa proyek tersebut sudah dimulai sejak sebelum dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat.
“Soal kapasitas, saya belum detail. Tugas saya saat ini memastikan pembangunan berjalan dan tidak mangkrak. Proyek ini sudah ada sejak lama, sebelum saya menjabat,” tuturnya.
Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi
Sebagai anggota Komisi 4 DPRD Jabar yang membidangi infrastruktur, Rochadi mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk Karang Taruna, untuk turut mengawasi pembangunan yang sedang berjalan.
“Di periode sekarang saya wajib mengawasi, karena itu bagian dari mitra komisi kami. Ayo diawasi sama-sama supaya hasilnya baik,” ajaknya.
Tanggapi Pembongkaran oleh Gubernur Jabar
Terkait maraknya pembongkaran bangunan bermasalah oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, Rochadi menekankan pentingnya penataan ulang agar penertiban tidak sia-sia.
“Harus ditata ulang, jangan hanya dibongkar. Jangan sampai setelah dibongkar tidak ada penataan, akhirnya muncul bangunan liar lagi. Pembongkaran itu tidak salah, tapi harus diikuti penataan yang benar agar tidak mangkrak,” tegasnya. (Red)
