“Diprediksi Berbagai Pihak, Tidak Mungkin Tercapai Target 85 Persen Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Bekasi Sampai 20 Desember 2025 Tutup Anggaran Akhir Tahun Seperti Yang Diungkapkan Yudianto Kepala BPKAD Kota Bekasi.”
Kota Bekasi, Kupasfakta.com–Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi hingga akhir November 2025 tercatat baru mencapai 57 persen. Pemerintah Kota Bekasi menargetkan angka tersebut dapat meningkat signifikan hingga 85 persen pada akhir Desember 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Yudianto, mengakui masih adanya sejumlah hambatan yang membuat laju penyerapan anggaran belum optimal, terutama pada sektor infrastruktur.
“Kami berupaya mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memacu penyerapan anggaran,” tegas Yudianto, Senin (24/11/25).
Dua Dinas Infrastruktur Masih Serap 25 Persen
Yudianto menyoroti dua OPD yang menjadi fokus percepatan, yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkimtan). Hingga saat ini, penyerapan anggaran di kedua dinas tersebut baru menyentuh kisaran 25 persen.
“Memang ada beberapa proses penyerapan anggaran yang masih rendah, terutama di bidang infrastruktur,” ujarnya.
Sejumlah kendala teknis dan administratif disebut menjadi penyebab, mulai dari keterlambatan proses lelang hingga hambatan di lapangan terkait proyek fisik yang belum dapat dimulai tepat waktu.
Pemkot Akan Gelar Rakor Khusus
Untuk mengejar target penyerapan sebelum tahun berakhir, Pemerintah Kota Bekasi akan segera menggelar rapat koordinasi khusus yang akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Bekasi. Rakor ini akan menjadi momentum evaluasi menyeluruh atas progres penyerapan APBD tahun 2024 serta penyusunan strategi penguatan kinerja anggaran untuk tahun 2025.
“Kami perlu memastikan seluruh OPD bergerak serempak. Evaluasi ini penting agar tahun depan tidak terulang persoalan yang sama,” ujar Yudianto.
Pemkot menegaskan bahwa percepatan penyerapan tidak hanya penting untuk memaksimalkan pembangunan daerah, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal melalui realisasi belanja pemerintah yang lebih efektif. (Pas/Red)
