KUPASFAKTA.COM, Tanjungpinang – Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan program pemanfaatan sisa stockpile bijih bauksit di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki nilai ekonomis mencapai Rp 1,4 triliun. Peluncuran ini dilaksanakan di Desa Tanjung Moco, Kabupaten Bintan, pada Senin (28/7/2025).
Pejabat Tinggi Hadiri Peluncuran Bersejarah
Acara launching dan konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung RI Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum., bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus. Kegiatan ini juga melibatkan Tim Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN).
Solusi Atas Masalah Lama yang Terbengkalai
Stockpile bauksit yang kini menjadi aset bernilai ini merupakan sisa hasil kegiatan pertambangan dari para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak dapat diekspor karena bertentangan dengan regulasi ekspor bahan mentah. Aturan ini tercantum dalam Pasal 112 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diberlakukan sejak Januari 2014.
Selama satu dekade, berbagai upaya penyelesaian telah dijalankan pemerintah namun belum membuahkan hasil maksimal. Melalui inisiatif Desk Koordinasi PPDN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menkopolkam Nomor 151 Tahun 2024, akhirnya solusi komprehensif dapat diwujudkan.
Potensi Devisa Fantastis
Sisa stockpile bauksit di Kepulauan Riau memiliki volume sekitar 5 juta metrik ton. Dengan estimasi harga 20 USD per ton, total nilai aset ini mencapai kurang lebih Rp 1,4 triliun. Pengelolaan stockpile akan dilakukan melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Minerba sebagaimana diamanatkan Pasal 184 PP 96/2021.
Kerja Kolaboratif Antarinstansi
Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Sarjono Turin, S.H., M.H., yang mewakili Ketua Pelaksana Desk Koordinasi PPDN, menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi solid antarlembaga.
“Melalui kerja keras bersama, hari ini kita siap meluncurkan pemanfaatan aset tersebut dengan asumsi potensi penerimaan negara sebesar kurang lebih Rp 1,4 triliun. Ini merupakan pendapatan tambahan di luar yang telah dilaporkan di Semester I,” ungkapnya.
Transformasi Peran Kejaksaan
PLT Wakil Jaksa Agung RI menegaskan komitmen transformasi institusi kejaksaan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum di hilir, tetapi juga bergerak proaktif di hulu untuk penyelamatan keuangan negara.
“Tumpukan bijih bauksit ini bukanlah masalah baru. Aset ini telah terabaikan selama satu dekade sejak 2014. Berkat inisiatif dan kepemimpinan Desk PPDN, kebuntuan selama 10 tahun akhirnya berhasil dipecahkan,” tegas Prof. Asep.
Model untuk Seluruh Indonesia
Keberhasilan di Kepulauan Riau akan dijadikan blueprint untuk penanganan aset serupa di seluruh Indonesia. Pemerintah berencana menyusun Peraturan Presiden (Perpres) khusus yang mengatur pengelolaan hasil tambang terbengkalai secara nasional.
Terobosan untuk Visi Indonesia Emas 2045
Wamenko Polhukam Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus menyebut pembentukan Desk Koordinasi PPDN sebagai salah satu terobosan pemerintah dalam mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto.
“Apa yang tadinya aset terabaikan dan berpotensi menjadi masalah lingkungan, kini berhasil kita ubah menjadi potensi pendapatan negara yang fantastis. Potensi PNBP sebesar Rp 1,4 triliun adalah bukti bahwa ketika kita bekerja bersama, masalah dapat diubah menjadi potensi,” kata Wamenko.
Dalam penutupan acara, Wamenko secara resmi meluncurkan pelaksanaan pemanfaatan sisa stockpile bijih bauksit di Provinsi Kepulauan Riau.
Langkah Strategis Jangka Panjang
Program ini merupakan pilot project penanganan pertambangan di Indonesia. Ke depan, Tim Desk PPDN akan melakukan inventarisasi potensi stockpile hasil tambang mineral dan batubara terbengkalai di seluruh nusantara dengan melibatkan pemerintah daerah.
Acara launching dan konferensi pers dihadiri berbagai pejabat tinggi termasuk Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Tanjungpinang, Bupati Bintan beserta jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, dan awak media dari berbagai platform. (Umar)
