Anggota DPRD Siak Bantah Tuduhan Intervensi Proses Lelang Proyek

Avatar photo

SIAK, kupasfakta.com – Menanggapi beredarnya rumor keterlibatan oknum berjas dalam manipulasi tender proyek di Kabupaten Siak, seorang legislator memberikan klarifikasi tegas terkait tuduhan tersebut.

Klarifikasi Langsung dari Wakil Rakyat

Sujarwo, salah satu anggota DPRD Siak, memberikan penjelasan komprehensif ketika dikonfirmasi media dan aktivis LSM Forkorindo di gedung DPRD Siak. Ia menegaskan bahwa seluruh allegasi mengenai campur tangannya dalam proses lelang melalui LPSE maupun ULP adalah tidak berdasar.

“Sepanjang karir politik saya, baik saat menjadi kontestan Pilkada bersama Arif Fadillah maupun setelah bergabung dengan Partai Golkar, saya tidak pernah terlibat dalam manipulasi tender proyek,” tegas Sujarwo.

Komitmen Terhadap Transparansi Lelang

Legislator asal Partai Golkar tersebut menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada perusahaan lokal untuk berpartisipasi dalam tender, namun tetap melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.

“Preferensi untuk perusahaan daerah bukanlah bentuk intervensi, melainkan harapan wajar. Namun, kompetisi harus tetap fair dan sesuai regulasi yang berlaku,” jelasnya.

Sujarwo menambahkan bahwa perusahaan manapun, baik lokal maupun luar daerah, memiliki hak yang sama untuk berkompetisi asalkan memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan ULP.

Sumber Pendapatan yang Transparan

Merespons keraguan publik, Sujarwo menjelaskan bahwa sumber penghasilannya berasal dari bisnis penyewaan perlengkapan acara yang telah dijalaninya sebelum menjadi anggota dewan.

“Usaha penyewaan tenda, kursi, dan dekorasi pernikahan sudah menjadi mata pencaharian saya sejak lama. Ini adalah fakta yang diketahui masyarakat,” ujarnya.

Visi Pembangunan Siak

Dalam kesempatan yang sama, Sujarwo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam pembangunan Kabupaten Siak. Ia juga menegaskan dukungannya terhadap kepemimpinan Bupati Afni dalam memajukan daerah.

“Mari bersama-sama membangun Siak yang lebih baik. Kritik dan pengawasan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas,” serunya.

Upaya Klarifikasi Berlanjut

Hingga saat ini, sejumlah pejabat lain yang diduga terlibat dalam isu serupa belum dapat dikonfirmasi. Media akan terus melakukan investigasi mendalam terkait rumor adanya oknum yang menguasai empat paket proyek sekaligus.

Isu ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah yang bersumber dari APBD untuk kepentingan masyarakat Siak. (***)

Pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya media untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Siak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *