BEKASI. Kupas Fakta . Com
Ada apa dengan proyek pembangunan jogging track dan taman bermain di Jalan Zamrud Selatan Raya, Perumahan Dukuh Zamrud, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi?
Proyek yang dibiayai uang rakyat melalui APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak fantastis Rp872.676.094,80 justru menuai kritik keras lantaran penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diduga diabaikan.
Ironis! Di tengah besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah, keselamatan para pekerja justru menjadi tanda tanya. Berdasarkan sorotan LSM KAMPAK-RI Jawa Barat, mayoritas pekerja di lokasi proyek diduga tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja sebagaimana mestinya.
Proyek dengan pagu anggaran Rp997.450.000 tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, dengan pelaksana PT NOVAL INDO PRATAMA yang beralamat di Jalan Peta Selatan, Ruko Citi Square Business Park B15, Kalideres, Jakarta Barat.
ANGGARAN K3 ADA DI ATAS KERTAS, DI LAPANGAN DIDUGA TAK TERLIHAT!
Ketua LSM KAMPAK-RI Jawa Barat, Indra Pardede, melontarkan kritik pedas terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin pekerjaan konstruksi bernilai hampir Rp1 miliar dapat berjalan apabila perlindungan keselamatan pekerja tidak diterapkan secara maksimal.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi kontraktor! Kalau komponen K3 sudah masuk dalam perencanaan anggaran, mana realisasinya? Jangan sampai keselamatan pekerja hanya menjadi angka dalam RAB, sementara di lapangan orang-orang yang bekerja justru dibiarkan menghadapi risiko kecelakaan tanpa perlindungan memadai!” tegas Indra.
Ia menyoroti sejumlah komponen K3 yang tercantum dalam dokumen anggaran, di antaranya:
Safety Induction: 10 orang.
Simulasi K3: 10 orang.
Safety Helmet: 10 buah.
Masker: 20 buah.
Safety Shoes: 3 pasang.
Safety Rubber Shoes: 10 pasang.
Safety Vest: 13 buah.
Menurut Indra, seluruh komponen tersebut harus dibuktikan realisasi dan penggunaannya. Apabila benar tidak disediakan atau tidak didistribusikan sebagaimana mestinya, maka persoalan tersebut harus diperiksa secara serius.
“Jangan sampai anggaran K3 hanya menjadi pajangan administrasi. Kami mempertanyakan apakah barang-barang tersebut benar-benar dibeli, diserahkan, dan digunakan pekerja. Kalau tidak ada bukti pertanggungjawaban, siapa yang harus menjelaskan ke mana realisasi anggaran itu?” sentilnya.
KONTRAKTOR DIDUGA ABAIKAN KEWAJIBAN K3, TENAGA AHLI DIPERTANYAKAN!
Indra juga mempertanyakan keberadaan tenaga ahli K3 konstruksi dan petugas keselamatan konstruksi yang seharusnya mendukung penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
Menurutnya, apabila kondisi pekerja yang tidak menggunakan APD tersebut terbukti, hal itu menjadi alarm serius bagi pelaksanaan pengawasan proyek.
“Jangan hanya pandai memenangkan pekerjaan dan menandatangani kontrak.
Kontraktor juga wajib bertanggung jawab terhadap keselamatan orang-orang yang bekerja di lapangan. Kami ingin tahu siapa petugas K3-nya, siapa yang melakukan pengawasan, dan mana bukti penerapan Rencana Keselamatan Konstruksi?” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa penerapan K3 bukan pilihan, bukan kemurahan hati kontraktor, dan bukan formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DINAS PERKIMTAN DAN KONSULTAN PENGAWAS JANGAN JADI PENONTON!
Kritik keras juga diarahkan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi serta konsultan pengawas.
Indra mempertanyakan fungsi pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan berlangsung. Sebab, apabila dugaan pengabaian K3 terjadi secara terbuka di lokasi proyek, publik berhak mengetahui apakah pengawas pernah memberikan teguran, instruksi perbaikan, atau tindakan korektif kepada kontraktor.
“Jangan sampai pengawasan hanya tajam terhadap laporan administrasi, tetapi tumpul ketika melihat kondisi nyata di lapangan. Kalau pekerja tidak menggunakan APD, lalu siapa yang mengawasi? Apakah dinas dan konsultan pengawas tidak melihat, tidak mengetahui, atau justru membiarkan?
Ini harus dijawab secara terbuka!” tegas Indra.
Ia meminta Kepala Dinas tidak berlindung di balik laporan konsultan pengawas. Pengawasan proyek yang menggunakan APBD harus menyentuh kondisi fisik pekerjaan, kualitas pelaksanaan, serta keselamatan tenaga kerja.
KAMPAK-RI DESAK PEMERIKSAAN, JANGAN TUNGGU ADA KORBAN!
LSM KAMPAK-RI Jawa Barat mendesak agar dilakukan pemeriksaan terhadap:
Realisasi seluruh komponen anggaran K3 dalam RAB.
Bukti pembelian dan distribusi alat pelindung diri.
Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).
Keberadaan dan kompetensi personel keselamatan konstruksi.
Catatan pengawasan dan teguran dari konsultan pengawas.
Tanggung jawab PPK dan pihak terkait terhadap penerapan SMKK.
Apabila pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian, pihak yang bertanggung jawab harus dikenai tindakan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan.
Indra menegaskan, pihaknya tidak ingin proyek fasilitas publik yang seharusnya membawa manfaat justru meninggalkan persoalan keselamatan bagi para pekerja.
“Jangan tunggu ada pekerja jatuh, terluka, atau kehilangan nyawa baru semua pihak sibuk mencari alasan.
Keselamatan manusia tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan mengejar progres dan keuntungan proyek. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dihabiskan!” pungkasnya.
(Rohman)
Publik menunggu jawaban yang konkret, bukan sekadar bantahan normatif. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya pertanggungjawaban anggaran APBD, tetapi juga keselamatan nyawa para pekerja.
