Tanjungpinang, Kupasfakta. Com–Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai upaya mewujudkan keadilan pembangunan bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurut Lis, pemerintah daerah yang lebih memahami situasi lokal harus kembali diberi ruang sebagai pelaksana perizinan, sementara pemerintah pusat bertindak sebagai penetap standar dan regulasi. Hal ini dinilai penting agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.
Menutup paparannya, Lis menekankan bahwa kehadiran RUU Daerah Kepulauan merupakan bentuk nyata hadirnya negara dalam pemerataan pembangunan di seluruh Nusantara.
“Setiap pulau, setiap pesisir, dan setiap warga negara berhak merasakan kehadiran negara. RUU Daerah Kepulauan bukan sekadar instrumen hukum, tetapi pilihan strategis dalam pemerataan pembangunan bangsa,” tegasnya.
Pemerintah Kota Tanjungpinang menyatakan siap terus terlibat dalam memperjuangkan kebijakan berkeadilan bagi masyarakat pesisir dan kepulauan, selaras dengan visi Indonesia sebagai negara maritim yang maju, kuat, dan berdaulat. (ludin/ls)
