KUPASFAKTA.COM, Pekanbaru – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau kembali menjadi sorotan setelah dua negara tetangga, Malaysia dan Singapura, menyampaikan protes diplomatik akibat dampak asap yang melintasi batas negara. Kondisi ini memaksa pemerintah pusat turun tangan langsung melalui Rapat Koordinasi Karhutla yang digelar di Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (23/7/2025) sore.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang memimpin rakor tersebut mengungkapkan keprihatinannya terhadap perluasan area terbakar di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir. “Saat ini kita menghadapi tantangan serius dimana beberapa lokasi di Riau mengalami lonjakan hotspot dan penyebaran asap. Pagi tadi saya sudah meninjau langsung kondisi di lapangan,” ungkapnya.
Situasi semakin kompleks karena karakteristik kebakaran di kedua wilayah berbeda. Rokan Hulu yang berada di lahan mineral berbukit memiliki tantangan tersendiri, sementara Rokan Hilir yang terjadi di kawasan hutan gambut basah dengan kedalaman 3-5 meter memerlukan strategi khusus dalam pemadaman.
Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol menekankan urgensitas penanganan mengingat dampak internasional yang ditimbulkan. “Kebakaran ini telah menarik perhatian serius karena dua negara tetangga telah menyampaikan keberatan secara diplomatik. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya posisi Riau dalam penanganan karhutla,” jelasnya.
Meski berbagai upaya pemadaman telah dikerahkan, termasuk teknologi modifikasi cuaca oleh BMKG dan penanganan darurat BNPB, titik api terus bertambah. Kondisi ini memaksa pemerintah mengevaluasi strategi penanganan yang selama ini diterapkan.
Hanif menjelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan pemantauan dan peta kawasan hutan, kebakaran di Rokan Hilir berada di dalam kawasan hutan gambut. “Sebelumnya saya juga telah meninjau lokasi karhutla di Rokan Hulu dengan karakteristik yang berbeda,” katanya.
Kompleksitas pemadaman di lahan gambut memerlukan strategi khusus dan pengerahan pasukan darat secara maksimal. “Water bombing memang efektif dari udara, namun kami membutuhkan pagar betis dan pompa air untuk pemadaman di permukaan. Saat ini masih terlihat kekurangan mesin dan selang di lapangan,” ungkap Menteri LHK.
Kepala BNPB RI turut menyampaikan perlunya penguatan pasukan darat dan keterlibatan aktif Masyarakat Peduli Api (MPA) yang harus terus ditingkatkan. Dukungan dari perusahaan atau pemegang konsesi di sekitar lokasi kebakaran juga menjadi kunci percepatan upaya pengendalian.
Gubernur Riau Abdul Wahid menekankan urgensitas kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ini. Ia mendorong implementasi sistem patroli dan pengawasan hingga tingkat rukun tetangga (RT) untuk mencegah pembakaran sejak dini.
“Setiap aktivitas di area perkebunan harus mendapat pengawasan ketat. Edukasi kepada masyarakat juga harus intensif, terutama mengenai bahaya membuang puntung rokok sembarangan,” tegas Abdul Wahid.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Bupati Siak Afni menyatakan kesiapan penuh daerahnya untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam mencegah perluasan karhutla di wilayah Kabupaten Siak.
“Pencegahan harus menjadi prioritas utama agar api tidak menyebar luas dan merugikan banyak pihak. Kami mengusulkan pembangunan waduk sebagai sumber air yang dapat memudahkan operasional tim Karhutla,” pungkas Afni.
(Umar Dani)
