PEKANBARU, Kupasfakta.com – Bupati Siak Afni Zulkifli menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 di Balai Serindit Gedung Daerah Provinsi Riau, Senin (30/6/2025), dan menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk mendukung pembangunan daerahnya.
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 2025-2029
Rapat Musrenbang RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 dipimpin langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid dan dihadiri oleh:
– Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc, CGRE
– Direktorat PKDTTKD Bappenas RI Anang B. Gunawan (secara virtual)
– Seluruh Bupati se-Provinsi Riau
Visi “Riau Bedelaw” 2025-2029
Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar acara tahunan, melainkan forum penting untuk menyatukan pemikiran dan komitmen menentukan arah pembangunan Provinsi Riau ke depan.
“Di forum ini saya tekankan, pembangunan Provinsi Riau tidak bisa dibangun dengan cara yang biasa-biasa saja. Namun kita dihadapkan dengan berbagai tantangan nyata mulai dari kesenjangan wilayah, ancaman lingkungan, dan perubahan iklim hingga ketergantungan ekonomi,” kata Gubernur.
Gubri menambahkan bahwa pendekatan pembangunan Provinsi Riau tidak hanya fisik, namun juga membangun aspek sosial, budaya, ekologi, dan keseimbangan antar wilayah.
“Pada RPJMD tahun 2025-2029 ini kami mengusung visi besar yaitu ‘Riau Bedelaw’ yakni Riau yang berbudaya melayu, dinamis, ekologis, religius dan maju,” kata Gubri.
Komitmen Penurunan Emisi Karbon
Gubernur Abdul Wahid menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menurunkan emisi karbon sebesar 20 ton per tahun yang bisa dihargai sekitar USD 20 per ton, dengan potensi penerimaan mencapai 4 triliun per tahun.
“Penurunan emisi karbon saat ini menjadi komitmen kita terhadap perjanjian Paris Agreement. Negara-negara maju terus mendukung negara berkembang seperti kita ini. Saat ini kita memahami berbagai masalah yang dihadapi bupati di daerah karena kondisi fiskal, namun kita terus berusaha agar ke depan Provinsi Riau bisa kembali normal agar pembangunan bisa dirasakan secara adil dan merata,” tutup Abdul Wahid.
Usulan Strategis Kabupaten Siak
1. Perbaikan Infrastruktur Jalan Strategis
Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan bahwa Kabupaten Siak memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi terkait konektivitas infrastruktur jalan dari ibu kota provinsi ke beberapa kabupaten, khususnya KM 11 Tualang sampai KM 11 Koto Gasib yang mengalami kerusakan berat.
“Kami Pemkab Siak tentunya berharap besar kepada Bapak Gubernur Riau terkait perbaikan jalan ini, karena Kabupaten Siak merupakan kabupaten dengan luas jalan terkecil se-Provinsi Riau sekitar 4,10 persen atau 110,3 kilometer,” kata Bupati Siak.
2. Kontribusi Ekonomi yang Signifikan
Meskipun memiliki infrastruktur jalan terbatas, Kabupaten Siak saat ini menjadi penyumbang PDRB terbesar nomor 3 di Provinsi Riau. Setiap pertumbuhan ekonomi naik 1 persen, Kabupaten Siak menyumbang PDRB sebesar 590,7 miliar.
“Jadi kami berharap kepada Pak Gubernur terkait beban jalan ini diperpanjang untuk menjadi tanggung jawab provinsi, dan kalau bisa kita usulkan untuk menjadi jalan nasional. Karena jalan KM 11 Tualang dan KM 11 Koto Gasib ini menjadi penghubung dengan beberapa kabupaten. Kemudian kami akan konsolidasi bersama Forkopimda untuk memasang portal terkait tonase ODOL,” ujarnya.
3. Pengembangan Pariwisata dan Konservasi
Bupati termuda di Provinsi Riau ini juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak telah mengajukan Kawasan Istana Siak ke dalam Kawasan Pariwisata Strategis Nasional serta program konservasi sumber air dan hutan gambut untuk ekologi.
“Selanjutnya saya minta dukungan Pak Gubernur perihal kami Kabupaten Siak saat ini telah mengajukan Istana Siak untuk masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional,” kata Afni.
4. Penyelesaian Konflik Lahan
Bupati Afni juga menyoroti permasalahan lahan di Kabupaten Siak yang didominasi oleh HTI (Hutan Tanaman Industri) dan HGU (Hak Guna Usaha), sementara lahan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) hanya 813 ribu hektare atau 33 persen, dan 10 persen merupakan HGU.
“Kami mohon dukungan Pak Gubernur untuk menuntaskan ini dan memberikan ruang kepada petani-petani kami yang sumber kehidupannya dari perkebunan, agar di kemudian hari tidak terjadi lagi konflik lahan,” tutup Afni. (Dani)
